Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mendesak agar penenggelaman kapal pencuri ikan gelap segera dihentikan. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakannya itu adalah amanat Undang-Undang.

Perdebatan keduanya tampaknya mencerminkan 'kegaduhan' baru di kalangan pejabat tinggi, yang dulu pernah menjadi keprihatinan Presiden Joko Widodo.

Sejak menjabat menteri, Susi Pudjiastuti langsung menerapkan terapi kejut dengan menenggelamkan atau membakar kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Selama tiga tahun, dari ribuan kapal yang ditangkap, sebanyak 363 sudah ditenggelamkan.

Kini tiba saatnya untuk berhenti, kata Menko Maritim Luhut Panjaitan.

"Mau diapakan itu kapal? Masa mau dibiarkan jadi rusak? Padahal nelayan kita banyak. Nelayan kita ini sekarang banyak yang di darat. Saya bilang kenapa tidak kapal itu diberikan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut," kata Menko Luhut kepada para wartawan pada Selasa (09/01) di kantornya.

"Nah presiden memerintahkan untuk fokus pada tugas kita masing-masing. Apa itu? Peningkatan ekspor misalnya di KKP."

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menurut Luhut sedang mengalami penurunan pasokan ikan, antara lain karena kebijakan tangkap pilih yang diterapkan.

Pernyataan itu dibantah KKP dengan alasan pemberantasan penangkapan ikan ilegal berhasil meningkatkan stok ikan hingga 12,5 juta ton pada 2016 lalu atau naik hampir 2,5 juta ton dibanding sebelumnya.

Lagi pula, tegas Menteri Susi, menenggelamkan kapal adalah amanat Undang-Undang.

"Kalau ada yang berkeberatan atau ada yang merasa itu tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan pada kapal-kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan."

"Usulan itu kepada presiden untuk memerintahkan menterinya merubah UU Perikanan dimana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR," kata Menteri Susi dalam sebuah rilis video yang dibagikan stafnya kepada para wartawan pada hari yang sama sebelum Menteri Luhut menggelar konferensi pers.

Beda pendapat Luhut dan Susi ini tampaknya mengangkat kembali 'kegaduhan' antara pejabat tinggi, yang akhir tahun lalu memicu keluarnya instruksi Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak berdebat secara terbuka.

Pakar politik Tobias Basuki mengharapkan kedua menteri sebaiknya fokus saja pada upaya menghentikan mata rantai penangkapan ikan ilegal.

"Saya pikir penenggelamannya sendiri gak terlalu isu ya, karena penenggelaman hanya simbolik," kata peneliti di CSIS (Center for Strategic and International Studies) itu.

"Yang jadi masalah besar memang kekuatan aparatur negara untuk menghentikan illegal fishing dan menghentikan jaringan-jaringannya. Ini yang kelihatannya belum bisa. Bagi saya yang memang jadi kunci, pemerintah belum punya aparatur cukup kuat di situ," tambah Tobias.

Pujian dari Jokowi
Pada Senin (08/01), Presiden Joko Widodo memuji tindakan penenggelaman kapal yang dimulai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama tiga tahun terakhir.

Dalam pidatonya di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi menilai Susi telah menempuh langkah signifikan dalam menghalau kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah nggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi," ujar Jokowi.

"Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi," tambahnya.

Sesaat setelah diangkat menjadi menteri, Susi menggagas meledakkan kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

"Kita perlu efek kejut. Kita punya wilayah yang sangat besar untuk diawasi, mustahil untuk benar-benar mengawasinya," kata Susi kepada BBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Selama menjabat menteri kelautan dan perikanan, Susi telah memerintahkan peledakan ratusan kapal, termasuk dari Cina yang menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah wilayah tradisional Cina dalam menangkap ikan.

Hal ini memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara sekaligus kecaman dari DPR bahwa ia bersikap terlalu keras. (bbcindonesia.com)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian terkait lainnya mengenai penunjukkan bos Alibaba, Jack Ma sebagai penasihat industri perdagangan elektronik atau e-commerce Indonesia.

"Nantilah kami duduk sama-sama, tidak bisa sendiri," ucap Enggar di kantornya, Rabu (23/8).

Sayangnya, Enggar enggan menanggapi lebih rinci mengenai peran Jack Ma tersebut dalam penyusunan peta jalan industri e-commerce Indonesia. Namun, Enggar menyebut, penunjukkan Jack Ma tersebut memang sudah tepat dan diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah.

"Sudah bagus itu. Tapi memang itu keniscayaan, mengenai itu (penunjukkannya) bagus saja. Dia akan memberikan saran bagus," imbuh Enggar.

Adapun kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertolak ke China untuk menemui Jack Ma.

"Menindaklanjuti dikeluarkannya Perpres Peta Jalan e-Commerce, secara resmi menyampaikan undangan kepada Jack Ma untuk menjadi salah satu penasehat kepada steering committee yang diketuai Menko Perekonomian Darmin Nasution," ujar Rudiantara kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Jack Ma menyampaikan bahwa ia bertekad mengembangkan ekosistem ekonomi digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

"Saya akan datang bukan sebagai perusahaan China, namun akan mengembangkan ekosistem agar UMKM, masyarakat sub urban dan pedesaan, khususnya di dunia sedang berkembang bisa mendapat nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi," kata Rudiantara menirukan perkataan Jack Ma.

Keinginan Rudiantara menggaet Jack Ma sebagai penasihat industri e-commerce sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Rudiantara menilai figur seperti Ma diperlukan untuk mengangkat industri e-commerce ke level internasional.

Keinginan sang menteri itu bermula ketika ia bertemu Jack Ma di Hangzhou, China, untuk membahas pemberdayaan UKM lokal agar bisa bersaing di pasar China dan global. Namun hasratnya menggaet Ma sempat tertunda karena bos Alibaba itu terlebih dahulu dipinang Malaysia.

Pemerintah sendiri baru saja mengesahkan Peraturan Presiden No.74/2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada 3 Agustus lalu. Perpres ini dinilai bentuk dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri e-commerce di Indonesia. (cnnindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM