Pendaftaran calon peserta 171 pemilihan kepala daerah tahun 2018, termasuk 17 pemilihan gubernur (pilgub), telah dibuka Senin (08/01), pukul 08.00. Pendaftaran akan ditutup Rabu (10/01), pukul 24.00 waktu setempat.

Ratusan figur telah mendeklarasikan niat untuk bertarung merebut kursi kepala daerah, meski belum semuanya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Di setiap 17 provinsi yang akan menggelar pilkada telah muncul lebih dari satu pasangan calon kandidat. Angka ini dapat berubah jika terdapat calon yang batal mendaftarkan diri atau dinyatakan KPUD tidak memenuhi syarat.

Pilgub Jawa Barat tercatat sebagai pemilihan dengan jumlah pemilih dan calon peserta terbanyak, yakni empat pasangan calon.

Calon peserta pilgub di provinsi yang memiliki sekitar 32,7 juta pemilih tersebut adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

Berbeda dengan tiga pasangan lainnya, Hasanuddin dan Anton hanya diusung satu partai, yaitu PDIP. Partai berlambang kepala banteng ini tak membentuk koalisi meski kandidat mereka kalah dalam dua pilgub Jabar terakhir.

PDIP juga tidak berkoalisi dengan partai manapun dalam setidaknya tujuh pilgub lainnya, termasuk Sumatera Utara, provinsi yang gagal mereka menangkan dalam dua periode terakhir.

Selain Sumut, PDIP juga akan bertarung tanpa koalisi di pilgub Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Ragam koalisi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada partai selain PDIP yang mengusung calon peserta pilgub tanpa koalisi.

Di sisi lain, koalisi yang muncul dalam pilgub 2018 tidak mencerminkan peta politik dalam pilgub tahun lalu atau pemilu 2014.

Di Papua, Gerindra berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

Padahal Gerindra dan PDIP sebelumnya saling berseberangan, setidaknya dalam pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2014 lalu.

Di luar dua partai politik itu, koalisi cenderung cair.

Partai Demokrat, misalnya, berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera setidaknya di lima pilgub namun berkongsi dengan Partai Golkar di enam pilgub.

Ragam profesi
Jika dilihat berdasarkan profesi, maka calon peserta pilgub 2018 didominasi petahana dan mantan kepala daerah. Dari 75 figur yang telah mendeklarasikan diri, 50 orang atau 66% di antara mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Dalam catatan BBC Indonesia, lima calon peserta pilgub 2018 merupakan anggota DPR sementara tujuh figur kandidat peserta pilgub merupakan profesional, baik pengusaha, akademisi, maupun pimpinan perusahaan.

Dua profesi lain yang meramaikan pilgub 2018 adalah tentara dan polisi dengan dua purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal akan maju ke pilgub Jabar, yakni TB Hasanuddin dan Sudrajat.

Sementara satu tentara lainnya adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri dari TNI karena akan mencalonkan diri ke pilgub Sumut.

Tiga polisi yang akan mendaftarkan diri ke KPUD berstatus perwira tinggi aktif, yaitu Anton Charliyan, Murad Ismail (Maluku Utara), dan Safaruddin (Kalimantan Timur).

Anggota KPU Hasyim Asyari mengatakan, perwira TNI dan Polri yang hendak mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada harus menyertakan surat pengunduran diri dari institusi mereka.

"Kalau tidak terpenuhi, semuanya berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya, pencalonannya dibatalkan," kata Hasyim kepada pers di Jakarta, Senin (08/01).

Ragam pilkada
Di luar 17 pilgub, pemilihan kepala daerah 2018 juga akan berlangsung di 115 kabupaten dan 39 kota, yang akan berlangsung serentak pada 27 Juni.

Setelah pendaftaran ditutup 10 Januari mendatang, maka setiap KPUD di masing-masing daerah pilkada akan menyeleksi persyaratan yang dikumpulkan para calon, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Penetapan pasangan calon kepala daerah yang lolos seleksi pendaftaran akan dilakukan pada 12 Februari dan diikuti pengundian nomor urut peserta sehari setelahnya.

Dua tahap usai penetapan itu adalah kampanye, disertai debat publik dan laporan audit kampanye.

Pemungutan suara dijadwalkan digelar 27 Juni 2018 dan rencananya KPUD akan menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 9 Juli.

Hasil tersebut belum final karena para peserta pemilu dapat mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah syarat, antara lain diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan suara dengan selisih suara minimal 0,5% dibanding pemenang versi rekapitulasi KPUP. (bbcindonesia.com)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat menyederhanakan lima golongan daya listrik rumah tangga bersubsidi yang ada saat ini menjadi tiga kategori saja.
Program tersebut masih dalam tataran wacana dan pemerintah berencana membicarakan usulan itu dengan DPR dan sejumlah kelompok masyarakat.
Kementerian ESDM tak menampik wacana tersebut memicu pro dan kontra. Sejak pekan lalu, mereka secara bertahap mensosialisasikan rencana itu.
"Kami akan mencoba jajak pendapat dalam satu-dua minggu ke depan. PLN akan mengkoordinasikan polling melalui berbagai media," kata Juru Bicara Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Selasa (14/11).
"Jika hasil polling itu meyakinkan dan secara teknis kami juga siap, maka program itu akan segera dilaksanakan," tuturnya menambahkan.

Berikut ini empat poin mendasar untuk membantu anda memahami wacana Kementerian ESDM tersebut.
Bagaimana kategori tarif listrik yang diwacanakan?
Lima dari enam golongan daya listrik rumah tangga tidak mendapat subsidi pemerintah, yaitu 900 volt ampere (VA), 1300 VA, 2200 VA, 3300 serta yang bertegangan 4400 VA hingga 12600 VA.
Untuk seluruh golongan yang tak bersubsidi tadi, pemerintah selama ini telah menerapkan tarif serupa. Pengguna daya 1300 VA hingga 6600 VA misalnya, selama ini harus membayar Rp1467,28 kilowatt hour (KWH).
Atas alasan kesamaan itu, Kementerian ESDM menganggap penyederhanaan golongan daya listrik bukanlah persoalan yang rumit.
"Pelanggan (non-subsidi) sebenarnya sudah membayar besaran tarif yang sama sehingga penggolongan sangat dimungkinkan disederhanakan menjadi satu golongan pelanggan saja," demikian keterangan tertulis Kementerian ESDM.

Tiga kategori daya listrik baru untuk pelanggan non-subsidi yang diwacanakan adalah 1300 VA, 5500 VA, dan 13200 VA ke atas (loss stroom).
Dadan Kusdiana berkata, daya listrik pelanggan non-subsidi di level 900 VA nantinya akan ditingkatkan ke 1300 VA dan golongan 5500 VA diperuntukan para pelanggan di daya listrik 1300 VA, 2200 VA, 3300 VA, dan 4400 VA.
Sementara itu, mereka yang selama ini menggunakan tegangan listrik di atas 5500 VA akan mendapatkan daya baru sebesar 13200 VA ke atas.
Mendorong pertumbuhan UMKM?
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Andy Noorsaman Sommeng, menyebut pemerintah berharap penambahan daya listrik gratis dapat linier dengan peningkatan produktivitas masyarakat, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut Andy, masyarakat dapat menggunakan listrik sebagai modal usaha tanpa takut anjlok.
"Jangan hanya sebagai untuk nyalain lampu. Kini semakin banyak orang bisa berproduksi, apalagi sekarang internet bisa dari rumah, tadinya hanya bisa masak kue, sekarang bisa sekaligus memasarkan," klaim Andi.

Selama ini, pegiat UMKM didorong masuk ke penggolongan daya dasar listrik Bisnis-1 yang disubsidi pemerintah. Daya listrik kategori itu terentang dari 450 VA hingga 5500 VA dengan tarif Rp535 KWH hingga Rp1100 KWH untuk daya 2200 VA sampai 5500 VA.
Diklaim bukan cara terselubung tingkatkan tarif listrik
Kementerian ESDM berjanji tidak akan menerapkan tarif baru bersamaan dengan penggolongan anyar itu. "Besaran tarif per KWH tidak akan berubah," ujar Dadan.
Pada September lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan pemerintah tidak akan meningkatkan tarif listrik, setidaknya hingga akhir Desember 2017.
Pemerintah juga mengklaim tidak akan memungut satu rupiah pun dari pelanggan dalam program peningkatan daya listrik tersebut.

Dalam kondisi normal, pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ingin menambah daya harus membayar biaya penyambungan yang berkisar dari Rp421 ribu hingga Rp4,8 juta.
"Semua biaya penggantian MCB (Miniature Circuit Breaker) akan ditanggung oleh PLN, masyarakat tidak menanggung apapun," ujar Dadan.
Pembebasan biaya itu, menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir, berkaitan dengan keluhan para pelanggan soal biaya penambahan daya yang dinilai terlalu tinggi.
Apa dampak dari penggolongan baru tarif listrik ini?
Samsul Hadi dari kelompok Induk UMKM mengatakan, peningkatan daya listrik gratis ini dapat membuat pelaku usaha kecil leluasa dalam berproduksi. Dengan jaminan tidak adanya peningkatan tarif, Samsul menyebut UMKM yang masuk kategori listrik rumah tangga harus bisa memanfaatkan program itu secara cerdas.
"Pemakaian listrik bisa lebih leluasa. Pengaruh program ini sebenarnya tidak signifikan karena bukan kenaikan tarif," kata Samsul.
Pemerintah menyebut penggolongan daya listrik baru ini akan memperluas akses listrik terhadap masyarakat. Ignasius Jonan menyebut pasokan listrik Indonesia hingga 2025 akan terus bertambah seiring proyek pembangkit listrik 35.000 watt yang ditargetkan selesai 2022.
"(Ketersediaan daya listrik) ini kan sudah dihitung, sudah aman," ujarnya kepada pers, Selasa kemarin.

Namun proyek 35.000 watt tersebut tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang berpotensi membuat pengerjaannya molor, antara lain pembiayaan, pembebasan lahan, dan lingkungan.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon II, misalnya, sedang dihentikan pasca putusan PTUN Bandung yang membatalkan izin lingkungan proyek tersebut.
Menurut data yang dipaparkan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar awal tahun 2017, konsumsi listrik Indonesia baru mencapai seperempat konsumsi listrik negara maju, yaitu 956 KWH per kapita.
Menyebut listrik sebagai komponen utama proses produksi di UMKM hingga sektor manufaktur, Archandra berkata, penambahan akses listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. (bbcindonesia.com)

Pemerintah kembali mewajibkan pemilik kartu seluler prabayar untuk melakukan registrasi ulang kartu. Apa bedanya registrasi ini dengan registrasi-registrasi sebelumnya? Bagaimana cara melakukannya?
Inilah beberapa hal mengenai registrasi ulang kartu seluler prabayar.
Siapa yang harus mendaftar kartu seluler?
Registrasi nomor seluler atau SIM ada dua jenis: registrasi baru nomor SIM baru dan registrasi ulang nomor SIM lama.
Apabila ada nomor SIM baru yang mau diaktifkan, maka sejak 31 Oktober 2017 Anda harus melakukan registrasi baru yang mulai berlaku.
Untuk nomor lama, batas waktu registrasi ulang adalah 28 Februari 2018.

Bagaimana cara registrasi kartu seluler?
Registrasi dapat dilakukan sendiri atau di gerai pelayanan masing-masing operator.
"Registrasi sendiri (self registration) sebenarnya paling mudah karena tinggal mengirim SMS," kata juru bicara Telkomsel, Adita Irawati.
Dijelaskannya, cara registrasi dengan mengirim SMS adalah sebagai berikut:
Pelanggan baru bisa mengetik: REG(spasi)nomorNIK(tanda#)nomorKK(tanda#) lalu kirim ke 4444
Pelanggan lama yang melakukan registrasi ulang mengetik: ULANG(spasi)nomorNIK(tanda#)nomorKK(tanda#) lalu kirim ke 4444
Apa bedanya dengan registrasi terdahulu?
Registrasi kartu seluler prabayar sudah beberapa kali diwajibkan oleh pemerintah, seperti pada 2005 dan 2014 lalu.
Registrasi kali ini -seperti dijelaskan juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza- berbeda dengan sebelumnya karena registrasi kali ini mensinkronisasi data pemilik kartu dengan Nomor Induk Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.
"Tujuan registrasi ini yang pertama untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh pelanggan pengguna jasa telekomunikasi dan memberikan perlindungan juga, misalnya dari spam, sms yang tidak bertanggung jawab, yang cenderung akan penipuan dan sebagainya," papar Noor iza.
"Yang kedua, saat ini kita sudah memiliki KTP elektronik yang ada di Kementerian Dalam Negeri, kita mendukung pemanfaatan National Single Identity Number atau Nomor Identitas Tunggal Nasional yang nanti validitasnya bisa diperiksa ke Kementerian Dalam Negeri."
"Yang ketiga, memberikan keabsahan data identitas yang jelas siapa pengguna nomor ini sebenarnya."
Seperti yang sudah-sudah, registrasi ini pun bertujuan untuk mengurangi penipuan lewat SMS dan telepon, yang meskipun sudah pernah dilakukan sebelumnya, masih marak terjadi sampai sekarang.
"Justru registrasi yang saat ini, identitas menjadi semakin jelas karena validitasnya didapat. Kalau sebelumnya yang prabayar, mereka memasukkan nomor KTP, nama, alamat tapi validitasnya, pemeriksaannya kan sangat sulit," kilah Noor Iza mengenai nomor seluler yang masih rentan digunakan dalam penipuan.
"Nah sekarang sudah ada sistem elektronik yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri, validitasnya diuji di sana."

Bagaimana jika belum memiliki KTP elektronik?
Jika belum memiliki KTP elektronik, registrasi ulang masih dilakukan dengan mendaftarkan nomor Kartu Keluarga.
"Nanti ada tahapan atau SOP (prosedur operasi standar)nya sehingga kalaupun eKTPnya belum ada, itu tidak ada masalah. Karena yang terpenting memiliki NIK yang ada di nomor KK," kata Noor Iza.
Bagaimana jika belum registrasi ulang hingga tenggat waktu?
Hingga jika 28 Februari 2018 pemilik kartu belum melakukan registrasi ulang maka akan diberikan tenggang waktu 60 hari dengan nomor kartu yang akan diblok secara bertahap.
Tenggang waktu atau grace period 60 hari itu dibagi atas 3 tahapan, seperti dijelaskan Noor Iza.
Selama 30 hari, kartu tidak bisa dipakai untuk melakukan telepon atau sms keluar.
Jika masih belum mendaftar ulang, maka dalam 15 hari berikutnya kartu seluler tidak bisa melakukan telepon dan sms masuk.
Apabila masih juga belum mendaftar, maka dalam 15 hari kemudian internet akan dimatikan dan sepenuhnya nomor di blok.
Apakah turis atau orang asing juga harus registrasi?
Ya, turis dan orang asing juga harus mendaftar nomor SIM.
"Mereka nanti registrasi di gerai milik provider. Di bandara nanti ada gerai-gerai yang disiapkan, jadi mereka akan mendaftarkan langsung di gerai," jelas Noor Iza.
Namun tentu saja bukan menggunakan nomor KTP elektronik, melainkan dengan memasukkan nomor paspor, nomor visa, Kitas, dan Kitap.
Untuk orang asing yang tinggal di Indonesia, menurut Adita dari Telkomsel, sebaiknya datang langsung ke gerai pelayanan masing-masing operator untuk registrasi. (bbcindonesia.com)

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pernah gagal membeli ratusan senjata laras panjang tahun 2015 karena terbentur izin dan peraturan.
PT Jaya Tri Ismaya, perusahaan yang memenangkan lelang pengadaan senjata itu, dilaporkan enggan menuntaskan kontrak karena KPLP tak mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan.
Laman layanan pengadaan secara elektronik milik Kemenhub mencatat, lelang yang diikuti 21 perusahaan itu bernilai Rp44,8 miliar. Tidak terdapat informasi rinci lain dalam situs itu, kecuali lelang tersebut untuk pengadaan 526 pucuk senjata panjang dan pistol.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) Sutrimo Sumarlan mengkonfirmasi rencana pembelian itu kepada BBC Indonesia.
"Kemenhub pernah mengajukan izin ke Kemhan untuk membeli senjata tetapi izin tidak kami keluarkan," kata Sutrimo melalui pesan singkat.

Timbul Siahaan, orang nomor satu di Ditjen Pothan ketika pengadaan itu berlangsung, menyebut Kemhan tak mengeluarkan izin karena senjata yang hendak dibeli KPLP.
Spesifikasi senjata-senjata itu, kata Timbul, untuk kegiatan militer atau tempur dan tak sesuai kewenangan penegakan hukum yang dimiliki KPLP.
"Waktu itu Kemhan tidak setuju, lalu ada negoisasi bahwa kaliber yang mereka ajukan tidak digunakan TNI Angkatan Laut," ujarnya.
BBC Indonesia berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Baitul Ihwan. Namun ia meminta waktu untuk mengumpulkan informasi terkait rencana pembelian senjata itu.

Merujuk situs penyedia informasi industri pertahanan, teknologi, dan kedirgantaraan epicos.com, PT Tri Jaya Ismaya merupakan distributor dan pembuat senjata serta amunisi untuk TNI.
Mereka tercatat pernah mengikuti beberapa pameran alutsista yang digelar Kemhan.
Agustus 2016, Kemenhub melaporkan Direktur Utama PT Jaya Tri Ismaya, Dananjaya Trihardjo, ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan penipuan.
Januari 2017, giliran perusahaan yang berkantor di Jakarta Selatan itu yang menggugat Kemenhub secara perdata. Mereka menyebut Kemenhub melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum.
Hingga 27 September lalu, gugatan itu masih bergulir pada tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
'Carut-marut'
Fakta rencana pembelian senjata KPLP tersebut beririsan dengan persoalan pengadaan senjata yang mencuat selama dua pekan terakhir.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menuduh satu lembaga sipil negara tertentu yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk membeli senjata secara ilegal.
Sejak pernyataan Gatot itu, muncul publikasi terkait rencana Badan Intelijen Negara membeli 521 senjata jenis SS2 dari PT Pindad (Persero) dan Polri yang ingin membeli sekitar 5.000 senjata api dari korporasi milik negara yang sama.

Akhir pekan lalu, Komandan Korps Brigadir Mobil (Brimob) Irjen Murad Ismail angkat bicara soal pelontar granat dan ribuan butir amunisi yang dibeli lembaganya melalui PT Mustika Duta Mas.
Barang-barang impor itu tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Murad berkata, Brimob tengah berupaya mendapatkan rekomendasi Badan Intelijen Strategis TNI untuk membawa senjata dan amunisi itu ke markas mereka di Depok, Jawa Barat.
Menko Polhukam Wiranto belakangan menilai persoalan pengadaan senjata itu terjadi karena koordinasi yang tidak tuntas.
Namun menurut Timbul Siahaan, permasalahan itu muncul karena izin pengadaan senjata tidak hanya dikeluarkan Ditjen Pothan Kemhan, tapi juga Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
"Kalau UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan diikuti, saya kira tidak ada persoalan. Tapi Baintelkam juga memberi izin, Kemhan tidak dapat mengontrol," kata Timbul.
"Jadi rusuh kalau masing-masing dapat memberikan izin. Seharusnya satu pintu dari Kemhan saja," kata dia.

Serupa, Sutrimo Sumarlan menyebut beleid tersebut tidak membedakan senjata untuk kepentingan tempur dan penegakan hukum. Ia merujuk definisi alat peralatan pertahanan dan keamanan (alhankam) yang disebut undang-undang itu.
"Yang berwenang mengeluarkan izin pengadaan senjata itu menteri pertahanan, bukan yang lain," tuturnya.
Sutrimo juga mengutip Peraturan Menteri Pertahanan 7/2010 yang mengatur izin, pengawasan, dan pengendalian senjata standar militer di luar TNI.
Aturan itu menyebut 12 lembaga negara, lima jenis badan hukum, dan tiga kategori perorangan yang dapat menguasai senjata kaliber militer atas izin menteri pertahanan.
Faktanya, seperti diutarakan Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, lembaga non-militer seperti Badan Intelijen Negara perlu meminta izin kepada kepolisian sebelum membeli senjata api.
Dengan pendapat berbeda, pengamat pertahanan dari Universitas Padjajaran Muradi menilai mekanisme perizinan yang saat ini berlaku sebenarnya cukup ideal.
"Kalau melihat peraturan, sudah sangat jelas, kalau beli senjata kaliber militer harus sesuai peraturan Menhan 7/2010. Adapun di Peraturan Kapolri, pembelian senjata 'melumpuhkan' ada di bawah supervisi Baintelkam," ujarnya.
Setyo Wasisto pernah menyebut, izin Polri untuk pengadaan senjata non-tempur diatur UU Darurat bernomor 12/1951.

Namun pembagian tugas perizinan itu, kata Muradi, sepatutnya dipertegas dalam peraturan yang lebih tinggi dan khusus. Ia mengaku, bersama beberapa peneliti seperti Andi Widjajanto, telah memasukkan substansi itu ke naskah akademik untuk RUU Senjata Api dan Bahan Peledak.
Mereka membuat naskah akademik itu di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 2013. Penyusunan itu didasarkan pada keputusan DPR memasukkan rancangan beleid itu ke Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.
"Butuh payung hukum lebih tinggi dari sekedar peraturan Menhan dan Kapolri. Tapi RUU itu sampai saat ini tidak jelas sampai mana kelanjutannya," kata Muradi.
Lebih dari itu, Muradi menyebut pentingnya kurasi tujuan pengadaan senjata, terutama di lembaga di luar TNI. Pembelian senjata kaliber militer oleh Brimob menurutnya wajar untuk menghadapi potensi ancaman pelaku teror.
Pengadaan senjata berat tersebut baru bermasalah, kata dia, jika terbukti digunakan kepolisian membantu "perusahaan tertentu untuk menembaki masyarakat yang menutut hak mereka". (bbcindonesia.com)

Page 1 of 2

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM