Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menjamu dua anggota delegasi Korea Selatan, yang merupakan pertemuan pertamanya dengan pejabat Korea Selatan sejak berkuasa tahun 2011 lalu.

Kantor presiden Korea Selatan mengukuhkan pertemuan itu, tak lama setelah delegasinya tiba di ibu kota Korut, Pyongyang, Senin (05/03).

Kepala Dinas Intelijen Nasional, Suh Hoon, dan Kepala Penasihat Keamanan Nasional, Chung Eui-yong, menyeberang ke Korea Utara untuk pembicaraan yang jarang terjadi, antara lain membahas upaya menghidupkan kembali dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat.

Hubungan antara kedua Korea membaik menjelang dan setelah Olimpiade Musim Dingin di PyeongChang -bulan lalu- yang diramaikan dengan partisipasi atlet serta tim pemandu sorak Korea Utara.

Kedatangan dua pejabat Selatan setingkat menteri ini ke Pyongyang tampaknya semakin memperlihatkan membaiknya hubungan kedua Korea.

Radio Korea Utara melaporkan delegasi diterima oleh Menteri Reunifikasi, Ri Son-gwon, yang memimpin perundingan dengan Korea Selatan sebelum Olimpiade PyeongChang.

Dalam kunjungan dua hari, delegasi Korea Selatan rencananya akan membahas kondisi perundingan yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara dan juga dialog antara pemerintah Washington dan Pyongyang.

Sebelumnya, Chung Eui-yong menjelaskan kepada para wartawan bahwa dia akan menyampaikan resolusi Presiden Moon Jae-in untuk memelihara dialog, meningkatkan hubungan Selatan dan Utara, serta denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Saya merencanakan menggelar diskusi mendalam tentang berbagai jalan untuk meneruskan perundingan, bukan hanya antara Selatan dan Utara, juga antara Utara dan Amerika Serikat."

Sabtu (03/03) pekan lalu, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat siap bertemu dengan Korea Utara namun menegaskan kembali bahwa negara itu harus lebih dulu menghentikan program senjata nuklirnya.

Namun Korea Utara -yang mengatakan ingin bertemu dengan Amerika Serikat- berpendapat adalah 'tidak masuk akal' jika Amerika Serikat mendesakkan prasyaratnya.

"Sikap Amerika Serikat yang diperlihatkan, setelah kami mengklarifikasi keingingan kami untuk berdialog, hanya membuat kami berpikir bahwa Amerika Serikat tidak tertarik untuk melakukan dialog," seperti tertulis dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara, yang dilaporkan media pemerintah.

Hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara memanas sebelum Olimpiade PyeongChang, dengan masing-masing pihak berulang kali mengancam akan melakukan serangan yang memusnahkan satu sama lain.

Namun Olimpide Musim Dingin tampaknya meredakan ketegangan tersebut dan masih ditunggu apakah partisipasi Korea Utara di Paralimpiade Musim Dingin akan membawa terobosan lebih lanjut lagi. (bbcindonesia.com)

Presiden Joko Widodo melantik tiga pejabat tinggi negara, Rabu (17/1). Satu jabatan menteri, satu jabatan setingkat menteri, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Staf Angkatan Udara mengalami pergantian hari ini.

Saat ini empat pejabat baru tersebut sudah siap-siap dilantik di Istana Negara.

Politikus Golkar Idrus Marham diplot menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Sementara Jenderal (Purn) Moeldoko akan menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kantor Presiden.

Purnawirawan jenderal TNI lainnya, Agum Gumelar akan dilantik menjadi anggota Wantimpres menggantikan Hasyim Muzadi yang wafat beberapa waktu lalu.

Nama terakhir adalah Marsekal Madya Yuyu Sutisna yang akan diangkat menjadi KSAU menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Panglima TNI.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hanya empat orang ini yang akan dilantik siang ini.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak masuk daftar perombakan meski juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. (cnnindonesia.com)

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada dua pejabat Korea Utara karena peran mereka dalam program rudal negara itu.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyebut kedua pejabat itu sebagai Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol.

"Kementerian Keuangan menyasar para pemimpin program rudal balistik Korea Utara sebagai bagian dari tekanan maksimal untuk mengisolasi Republik Korea Utara dan mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam pernyataannya pada Selasa (26/12).

Ditambahkannya, nama kedua pejabat juga tercantum dalam sanksi baru Dewan Keamanan PBB yang disahkan Jumat lalu.

"Kim Jong-Sik dilaporkan sebagai sosok penting dalam pengembangan rudal balistik Korea Utara, termasuk upaya untuk mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar padat, dan Ri Pyong-Chol dilaporkan sebagai pejabat penting dalam pengembangan rudal balistik antarbenua." Demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Karena sanksi ini, harta milik kedua pejabat Korea Utara tersebut, yang berada di wilayah yurisdiksi AS, diblokir dan warga negara Amerika Serikat dilarang menjalin kontak bisnis dengan mereka.

'Retorikaagresif' AS

Pada Jumat lalu, PBB memutuskan untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara.

Negara itu menanggapinya dengan nada marah dan menyebut sanksi baru sebagai aksi perang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan kepada Amerika Serikat untuk tidak menambah ketegangan dengan Korea Utara. Ditambahkannya Rusia menyerukan agar proses negosiasi dimulai lagi.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, Lavrov mengatakan retorika agresif Amerika Serikat terhadap Pyongyang tidak dapat diterima. (bbcindonesia.com)

Protes anti-pemerintah terbesar di Bukares, Rumania digelar setelah sebuah peraturan disahkan yang dapat membebaskan puluhan pejabat 'korup' bebas dari penjara.

Massa yang berjumlah 150.000 orang dilaporkan berada diluar kantor pemerintah pada Rabu (01/02) malam dan demonstrasi digelar di kota lain di Rumania.

Sejumlah pemrotes di ibukota melemparkan petasan dan bom asap ke polisi yang membalasnya dengan gas air mata.

Aturan itu disahkan pada Selasa (31/01) malam.

Pemerintah sayap kiri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sorin Grindeanu dari Partai Sosial Demokrat PSD, mengatakan ketetapan itu dibutuhkan untuk mengurangi kepadatan penjara.

Tetapi, kritik menyebutkan Grindeanu tengah berupaya untuk membebaskan sekutunya dari kasus korupsi.

Protes pada Rabu (01/02) terjadi setelah Uni Eropa memperingatkan Rumania "mundur" dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Perang melawan korupsi harus ditingkatkan, bukan dihentikan," kata kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker.

"Kami mengikuti perkembangan terakhir di Rumania dengan kepedulian yang besar."

Para pemrotes, di Bukares meneriakkan "mundur" dan "Pencuri, pencuri".

"Peluang kami kecil tetapi penting untuk berjuang," kata arsitek Gabriela Constantin.

Pemrotes lainnya, Nicolae Stancu, mengatakan:" Kami datang untuk melindungi negara kami dari kriminal yang berupaya untuk menghilangkan aturan hukum di Rumania; untuk melindungi hak dan kepentingan, bukan kepentingan mereka."

Peraturan darurat ini mendekriminalisasi sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan dihukum penjara jika dana yang dikorupsi lebih dari $48.000 atau sekitar RP 642 juta.

Salah seorang yang akan mendapatkan manfaat dari aturan baru ini yaitu pemimpin PSD, Liviu Dragnea, yang menghadapi hukuman penjara karena melakukan korupsi sebesar €24.000 atau sekitar RP 346 juta. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM