Langkah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk melaju kembali sebagai calon presiden, semakin terbuka lebar setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, mendeklarasikannya sebagai calon presiden 2019 dari partai itu.

Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui tentang Prabowo, pendeklarasiannya dan pendapat sejumlah pengamat terkait peluangnya untuk menang.

Prabowo dideklarasikan DPD Gerindra
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Senin (12/03), dideklarasikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra dari 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai bakal calon presiden (capres) 2019.

"Alhamdulillah terwakili seluruh Republik ini, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa kemudian Sumatera, Papua, Indonesia bagian timur," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik, kepada wartawan, Senin, setelah melakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Jelas, deklarasi seluruh DPD ini akan mempertegas dorongan pada Prabowo untuk melaju di Pilpres 2019.

Meskipun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengungkapkan deklarasi resmi pengusungan Prabowo sebagai capres, baru akan dilakukan setelah rapat koordinasi nasional pada April 2018.

"Yang itu (Senin) adalah inisiatif teman-teman di daerah," kata Fadli Zon.

Pendaftaran capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan digelar pada 4-10 Agustus mendatang.

Namun, Prabowo tidak bisa melaju menjadi capres jika hanya mendapat dukungan Gerindra semata.

Pasalnya, untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019, partai politik atau gabungannya harus punya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Koalisi Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan membuat jalan Prabowo untuk menjadi capres, 'mulus'. Gerindra punya 73 kursi di DPR (13%), sementara PKS 40 kursi (7,1%), sehingga total meraih 20,1% kursi dan berhak mengajukan capres.

Fadli Zon telah memastikan partainya 'berkoalisi dengan PKS' pada Pilpres 2019. Gayung bersambut, PKS, lewat Wakil Ketua Majelis Syuro, Hidayat Nur Wahid, juga sudah menegaskan "PKS koalisi dengan Prabowo, (kita) itu satu kubu".

Kepada BBC Indonesia, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, menyebut "PKS memang tidak punya alternatif lain (selain berkoalisi dengan Gerindra). Yang jelas sangat kecil kemungkinannya (PKS) beralih ke Jokowi."

'Pesaing terkuat'
Djayadi Hanan menilai Prabowo adalah "pesaing Jokowi paling kuat saat ini. Tidak ada kontender lain".

Berdasarkan survei SMRC pada Desember 2017, Joko Widodo memuncaki survei top of mind (orang yang pertama kali terpikirkan) capres yang akan dipilih pada 2019, dengan elektabilitas 38,9%.

Sementara Prabowo mengekorinya dengan elektabilitas 10,5%.

Nama-nama lain, termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, hanya punya elektabilitas di bawah 2%.

Jika saling diadu antara Jokowi dan Prabowo, Jokowi unggul dengan 64%, sementara Prabowo 27%.

Meskipun elektabilitasnya selalu tepat berada di bawah Joko Widodo, Djayadi Hanan mengakui kemungkinan Prabowo untuk menang 'tidaklah mudah'.

"Karena yang dilawan itu petahana dan orang yang pernah dia (Prabowo) lawan sebelumnya. Dan orang itu (Jokowi) pun (dulu) menang".

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Dodi Ambardi, setuju Prabowo adalah kontender terkuat Jokowi. Dodi menilai Prabowo bisa menang pada Pilpres 2019, jika "bisa mempertahankan 46,85% suara yang diraihnya saat Pemilu 2014, dan meraup sisa 4%nya pada pemilu 2019."

Menurut Dodi, untuk meraih itu, Prabowo harus serius mempertimbangkan variabel partai politik, dalam kemampuannya mengarahkan pilihan politik pemilih.

"Yang hilang dari koalisi Prabowo di 2014 adalah Golkar. Berarti yang dicari adalah bagaimana mengganti suara Golkar."

"Kabar baiknya untuk Prabowo, pemilih dari partai politik, belum tentu memilih calon yang dipilih partainya. Jadi, mungkin separuh dari pemilih Golkar masih akan memilih Prabowo. Prabowo tinggal mencari separuhnya lagi," tutur Dodi.

Perlu strategi berbeda?

Gerindra sendiri tidak setuju dengan anggapan bahwa mengalahkan Jokowi di kancah pemilu presiden adalah hal yang 'sulit'.

"Kalau tidak ada keyakinan (untuk menang) ya tidak akan dicalonkan," kata anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, kepada BBC Indonesia, Selasa (13/03).

Martin menyebut semangatnya kader Gerindra di daerah untuk mengusung kembali Prabowo, "karena melihat figurnya (yang dirasa tepat) memimpin negara ini... Nanti di kampanye harus all-out."

Meskipun begitu, Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, tetap menyarankan Prabowo untuk 'melakukan hal yang berbeda'.

"Dia harus mencari calon wakil presiden yang bisa menambah suaranya, dan bisa menarik pemilih Jokowi".

Sayangnya, lima bulan jelang pendaftaran capres-cawapres, sosok itu disebut Djayadi, masih belum muncul. Tokoh-tokoh yang namanya sudah lama beredar, seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, atau Gatot Nurmantyo, disebut Djayadi "tidak bisa melawan elektabilitas Jokowi."

Lalu tokoh seperti apa yang dinilai bisa menarik suara pemilih Jokowi?

Djayadi menyatakan tokoh itu "harus lebih kuat dari Jokowi, bisa dibuktikan lebih merakyat dari Jokowi dan punya basis sosial-politik di pedesaan yang kuat. Masalahnya pendukung Jokowi sekarang sudah lebih terkonsolidasi, sehingga untuk mencari siapa pendamping Prabowo agar bisa menang, juga jadi lebih sulit."

Penghalang dan batu sandungan
Sejauh ini Prabowo telah ikut serta dalam kancah pemilihan umum sebanyak tiga kali.

Pertama pada Pilpres 2004, di mana Prabowo berakhir kalah suara dari Wiranto dalam konvensi capres Partai Golkar 2004. Kedua, menjadi calon wakil presiden Megawati dalam Pilpres 2009. Dan terakhir, menjadi capres, dengan cawapres Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Dan pada setiap pilpres itu, isu dugaan pelanggaran HAM di masa lalu Prabowo, kerap diangkat.

Dalam wawancara dengan BBC jelang Pilpres 2014 silam, Prabowo menegaskan "isu yang telah berkembang selama 16 tahun terakhir itu... merupakan bagian dari permainan politik".

Walupun begitu, Djayadi Hanan, menilai isu itu tidak akan menjadi batu sandungan lagi, seandainya Prabowo melaju di Pilpres 2019.

"Karena rekam jejak Prabowo sudah terekam sangat baik pada publik. Hasil ingatan itu tercermin dari berapa besar dukungan publik kepada Prabowo yang sekarang ini bisa kita lihat."

Djayadi menyebut, jika ada lagi yang mengangkat isu-isu itu, pengaruhnya sebatas "hanya mengkonfirmasi dukungan yang sudah ada saja."

Menurut Direktur LSI, Dodi Ambardi, batu sandungan terberat yang harus dihadapi Prabowo adalah fakta bahwa dia akan bersaing melawan petahana, yang kerjanya selama memerintah Indonesia 'tidak dinilai buruk'.

"Kecuali ekonomi Indonesia tiba-tiba ambruk, ada masalah keamanan serius, atau skandal serius yang melanda pemerintah, itu baru akan membuka kemungkinan opoisi (Prabowo) untuk memenangkan pertarungan."

Mengapa tidak ada calon lain?
Dalam penelitian yang dilakukan berbagai lembaga sumber, tokoh-tokoh yang muncul dalam bursa calon presiden 2019, kebanyakan adalah nama-nama yang relatif lama. Selain Prabowo, nama yang kerap disurvei adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo.

Direktur LSI, Dodi Ambardi, menyebut alasannya adalah karena kurang terstrukturnya jenjang karier di partai politik.

"Dari tingkat kabupaten menuju provinsi, dari provinsi ke nasional, itu acak-acakan. Tidak ada pemolaan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka yang dijagokan di daerah, untuk dites di kancah yang lebih tinggi, dan panggung nasional sesekali.

"Jadi yang bagus, belum tentu dikenal," tegas Dodi.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan, punya penjelasan lain; lagi-lagi soal petahana. "Kebetulan petahananya (Jokowi) mendapat evaluasi positif, dengan tingkat kepuasan publik antara 65-70%. Itu cukup tinggi.

"Sehingga orang tidak melirik calon baru, tapi memperkuat dukungan pada calon yang ada." (bbcindonesia.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundi nomor urut pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada serentak 2018, pada Selasa (13/2). Sejumlah daerah sudah melakukan persiapannya menyambut paslon dan tim suksesnya. Sosialisasi pun akan digelar.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, pengundian nomor urut akan dihadiri semua paslon dan tim suksesnya di SOR Arcamanik yang berkapasitas 1.400 kursi. Sebanyak 800 kursi di antaranya diperuntukan bagi tim sukses paslon.

"Jadi masing-masing paslon mendapat undangan 200 orang," kata Yayat, Senin (12/2).

Selain paslon, undangan diberikan kepada 30 rektor dari berbagai kampus di Jabar, anggota KPU kabupaten/kota, tokoh masyarakat, Bupati, Wali Kota dan Anggota DPRD.

Jajaran KPU Jabar akan berada di SOR Arcamanik sejak pukul 08.00 WIB. Sementara, para pendukung paslon dijadwalkan sudah masuk gedung pukul 17.00 WIB. Dua jam kemudian, para tamu undangan masuk gedung.

"Sekitar pukul 20.40 WIB dilakukan pengundian nomor urut," imbuhnya.

Yayat juga mengingatkan kepada paslon dan tim pemenangan untuk tidak melakukan kampanye sebelum 15 Februari 2015. Salah satu bentuknya, blusukan sambil mengajak masyarakat untuk memilih.

"Masa penetapan calon ini sampai pada tanggal 14 Februari. Hati-hati, kalau tidak, bisa terjerembab pada kampanye di luar jadwal. Sanksinya diskualifikasi," cetus dia.

KPU mengesahkan empat paslon di Pilkada Jabar 2018, yakni Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (diusung oleh PKB, PPP, Partai Hanura dan Partai NasDem), Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat), Mayjen (Purn.) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (diusung oleh PKS, Partai Gerindra, PAN), serta Mayjen (Purn.) Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (diusung oleh PDIP).

Terpisah, Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani, seperti dikutip dari Antara, mengatakan, penetapan nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel akan dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka, pada Selasa (13/2).

Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan semua paslon melalui pawai terbuka dari lokasi pengundian sampai ke KPU Sumsel. Rutenya, Jalan R. Sukamto, simpang Polda, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jl. Ampera.

Menurut dia, gelaran itu sifatnya sosialisasi KPU, bukan pawai atau kampanye. Tiap paslon dibatasi untuk menyertakan tiga kendaraan yang terdiri atas satu buah mobil terbuka dan dua mobil penumpang, dan tanpa sepeda motor.

Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang telah ditetapkan untuk pemilihan gubernur Sumsel 2018 adalah Dodi Reza Alex- HM Giri Ramanda, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, serta Herman Deru-Mawardi Yahya dan Aswari Rivai-Irwansyah.

Sementara, calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Beny K. Harman mengaku tidak mempermasalahkan soal nomor urut yang akan diperoleh dalam undian nomor urut, pada Selasa (13/2).

"Saya yakin semua nomor bagus dan baik. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat NTT perubahan menjadi lebih baik," katanya kepada Antara, di Kupang, Senin (12/2).

Sebelumnya, KPU sudah melakukan penetapan paslon, pada Senin (12/2). Pada 13 Februari, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Agenda tersebut juga dilakukan di masing-masing KPU Daerah dengan sepengetahuan KPU pusat.

Rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dilanjut dengan masa kampanye yang jatuh pada 15 Februari hingga 23 Juni. Pada rentang waktu tersebut juga dilakukan debat publik antara pasangan calon yang berkontestasi. Kampanye melalui media massa baru dimulai pada 10-23 Juni.

Pada 24-26 Juni, KPU menerapkan masa tenang. Tidak boleh lagi ada yang melakukan kampanye. Berbagai alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho juga dibersihkan oleh KPU dari tempat-tempat umum.

Agenda selanjutnya yakni pemungutan suara pada 27 Juni. Pemungutan suara dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota secara serentak.

KPU lalu melakukan penghitungan suara dari 27 Juni hingga 3 Juli.

KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pilkada di tingkat kabupaten/kota pada 4-6 Juli. Sementara itu, KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pilkada di tingkat provinsi pada 7-9 Juli.

"Penetapan pasangan calon terpilih itu kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi kalau ada pasangan calon yang menggugat. Maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan, baru kita umumkan," ucap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Merujuk dari data KPU, pilkada serentak tahun ini setidaknya akan melibatkan 163.146.802 pemilih. Pemilihan gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan menjadi sorotan utama, karena melibatkan 91.179.616 pemilih. (cnnindonesia.com)

Pendaftaran calon peserta 171 pemilihan kepala daerah tahun 2018, termasuk 17 pemilihan gubernur (pilgub), telah dibuka Senin (08/01), pukul 08.00. Pendaftaran akan ditutup Rabu (10/01), pukul 24.00 waktu setempat.

Ratusan figur telah mendeklarasikan niat untuk bertarung merebut kursi kepala daerah, meski belum semuanya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Di setiap 17 provinsi yang akan menggelar pilkada telah muncul lebih dari satu pasangan calon kandidat. Angka ini dapat berubah jika terdapat calon yang batal mendaftarkan diri atau dinyatakan KPUD tidak memenuhi syarat.

Pilgub Jawa Barat tercatat sebagai pemilihan dengan jumlah pemilih dan calon peserta terbanyak, yakni empat pasangan calon.

Calon peserta pilgub di provinsi yang memiliki sekitar 32,7 juta pemilih tersebut adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan.

Berbeda dengan tiga pasangan lainnya, Hasanuddin dan Anton hanya diusung satu partai, yaitu PDIP. Partai berlambang kepala banteng ini tak membentuk koalisi meski kandidat mereka kalah dalam dua pilgub Jabar terakhir.

PDIP juga tidak berkoalisi dengan partai manapun dalam setidaknya tujuh pilgub lainnya, termasuk Sumatera Utara, provinsi yang gagal mereka menangkan dalam dua periode terakhir.

Selain Sumut, PDIP juga akan bertarung tanpa koalisi di pilgub Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Ragam koalisi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada partai selain PDIP yang mengusung calon peserta pilgub tanpa koalisi.

Di sisi lain, koalisi yang muncul dalam pilgub 2018 tidak mencerminkan peta politik dalam pilgub tahun lalu atau pemilu 2014.

Di Papua, Gerindra berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae.

Padahal Gerindra dan PDIP sebelumnya saling berseberangan, setidaknya dalam pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden 2014 lalu.

Di luar dua partai politik itu, koalisi cenderung cair.

Partai Demokrat, misalnya, berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera setidaknya di lima pilgub namun berkongsi dengan Partai Golkar di enam pilgub.

Ragam profesi
Jika dilihat berdasarkan profesi, maka calon peserta pilgub 2018 didominasi petahana dan mantan kepala daerah. Dari 75 figur yang telah mendeklarasikan diri, 50 orang atau 66% di antara mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Dalam catatan BBC Indonesia, lima calon peserta pilgub 2018 merupakan anggota DPR sementara tujuh figur kandidat peserta pilgub merupakan profesional, baik pengusaha, akademisi, maupun pimpinan perusahaan.

Dua profesi lain yang meramaikan pilgub 2018 adalah tentara dan polisi dengan dua purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal akan maju ke pilgub Jabar, yakni TB Hasanuddin dan Sudrajat.

Sementara satu tentara lainnya adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang mengundurkan diri dari TNI karena akan mencalonkan diri ke pilgub Sumut.

Tiga polisi yang akan mendaftarkan diri ke KPUD berstatus perwira tinggi aktif, yaitu Anton Charliyan, Murad Ismail (Maluku Utara), dan Safaruddin (Kalimantan Timur).

Anggota KPU Hasyim Asyari mengatakan, perwira TNI dan Polri yang hendak mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada harus menyertakan surat pengunduran diri dari institusi mereka.

"Kalau tidak terpenuhi, semuanya berarti dianggap tidak memenuhi syarat. Konsekuensinya, pencalonannya dibatalkan," kata Hasyim kepada pers di Jakarta, Senin (08/01).

Ragam pilkada
Di luar 17 pilgub, pemilihan kepala daerah 2018 juga akan berlangsung di 115 kabupaten dan 39 kota, yang akan berlangsung serentak pada 27 Juni.

Setelah pendaftaran ditutup 10 Januari mendatang, maka setiap KPUD di masing-masing daerah pilkada akan menyeleksi persyaratan yang dikumpulkan para calon, termasuk pemeriksaan kesehatan.

Penetapan pasangan calon kepala daerah yang lolos seleksi pendaftaran akan dilakukan pada 12 Februari dan diikuti pengundian nomor urut peserta sehari setelahnya.

Dua tahap usai penetapan itu adalah kampanye, disertai debat publik dan laporan audit kampanye.

Pemungutan suara dijadwalkan digelar 27 Juni 2018 dan rencananya KPUD akan menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 9 Juli.

Hasil tersebut belum final karena para peserta pemilu dapat mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah syarat, antara lain diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan suara dengan selisih suara minimal 0,5% dibanding pemenang versi rekapitulasi KPUP. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 3

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM