Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2017 mengungkapkan penyelamatan aset dan potensi kerugian negara senilai Rp2,67 triliun.

Dalam laporan akhir tahunnya, Rabu (27/12), lembaga tersebut mengatakan upaya pencegahan telah meningkatkan pendapatan negara di berbagai sektor, antara lain kehutanan dan mineral dan batu bara (minerba).

Di tahun 2017, KPK juga menyatakan berhasil mengembalikan dana sebesar Rp188 miliar kepada negara dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara.

Terlepas dari pencapaian tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa KPK perlu bergerak lebih cepat dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam penahanan tersangka.

Menurut laporan kinerja KPK di tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan negara dari sektor kehutanan sebesar Rp1 triliun dan dari sektor minerba Rp1,1 triliun berkat upaya pendampingan yang dilakukan lembaga tersebut.

Kasus KTP elektronik
KPK juga membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah senilai Rp374 miliar dan membantu PT KAI memaksimalkan pendapatan dari pemanfaatan lahan Right of Way oleh pihak ketiga hingga Rp78 miliar. Sumber pemasukan negara lainnya yaitu dari barang gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara, dengan nilai total Rp144 miliar.

Sedangkan PNBP dari penanganan perkara mencapai Rp188 miliar, termasuk pendapatan hasil lelang barang sitaan dari perkara korupsi serta pencucian uang sebesar Rp82 miliar.

Sepanjang 2017, KPK dilaporkan menangani 113 kasus korupsi dengan kasus korupsi yang paling menjadi sorotan publik agaknya adalah kasus korupsi KTP elektronik yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat publik antara lain mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta, yang paling populer, mantan ketua DPR dan ketua umum Partai Golkar Setya Novanto.

Beberapa catatan
Terlepas dari pencapaian KPK di tahun 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat beberapa hal yang menurut mereka perlu menjadi bahan perbaikan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya merujuk pada kasus korupsi KTP elektronik, KPK dinilai terlambat menahan Setya Novanto setelah politikus itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Sehingga buntutnya jadi panjang, ada segala macam insiden," kata peneliti ICW Lalola Esther.

Insiden yang disebut Lalola yaitu mangkirnya Setya Novanto dari berkali-kali pemanggilan KPK dengan alasan sakit dan alasan lainnya, termasuk kecelakaan lalu lintas ketika .

Menurut Lalola, KPK seharusnya segera melakukan penahanan setelah "percaya diri" untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi jika tersangka itu terkenal 'licin'. Ia menduga, seandainya Setya Novanto sudah ditahan sejak penetapan tersangka pertama, mungkin KPK akan menghemat waktu untuk menangani pokok perkaranya.

"Apa yang terjadi para perkara Setnov kemarin bisa jadi catatan dan pelajaran buat KPK supaya ke depannya kalau memang ada tersangka atau calon-calon tersangka yang punya kriteria semacam itu harus langsung gerak cepat," kata Lola.

Catatan kedua terkait serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

ICW menilai tidak ada dukungan yang cukup dari KPK untuk mendorong penyelesaian perkara Novel antara lain karena dorongan dari masyarakat sipil untuk wacana soal pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) malah tidak didukung oleh KPK itu sendiri.

"Kita mendorong terbentuknya TGPF karena merasa kerja kepolisian dalam mengungkap perkara Novel Baswedan tidak cuma jalan di tempat, tapi juga diduga tidak ditangani sama sekali.

"Dan dengan perkembangan yang sangat lambat ini KPK juga masih menaruh kepercayaan kepada kepolisian, bukannya mengambil sikap tegas berada di belakang Novel dan mendorong presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta."

Menanggapi hal ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus Novel.

"Nanti kita lihat lagi misalkan sampai beberapa saat kemudian enggak ada ya... kita lihat lagi perkembangannya," tegasnya.

Tekanan dari DPR
Pada tahun 2017, tekanan terhadap KPK muncul dalam bentuk panitia khusus (pansus) hak angket di DPR.

Pansus dibentuk setelah di persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, KPK menyebut politisi Hanura Miryam S. Haryano ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam proyek pengadaan tersebut. Langkah ini menjadi kontroversi karena dianggap beberapa kalangan sebagai upaya pelemahan KPK.

Meski masa kerja Pansus berakhir 28 September 2017 -60 hari setelah dibentuk- panitia tersebut belum dibubarkan dengan alasan belum bisa memberikan kesimpulan atau rekomendasi kerja karena belum mendapat keterangan dari pihak KPK.

Namun beberapa partai mulai mengundurkan diri dari Pansus: yang terbaru ialah Golkar setelah pergantian kepengurusan.

Pengunduran diri beberapa partai, menurut Lola, semakin menguatkan dugaan bahwa pembentukan Pansus bertujuan mengganggu KPK. Ini juga menunjukkan bahwa dukungan partai politik terhadap KPK bersifat 'musiman' tergantung kepentingannya.

"Tadinya fraksi Golkar, misalnya, dia dukung Pansus angket terus setelah ada pergantian karena ketuanya tertangkap, terus sekarang sudah jadi terdakwa, kemudian berubah lagi jadi menarik dukungan dari Pansus. Yang lain fraksi-fraksi juga sudah ada yang menarik diri."

Lola mengatakan langkah KPK dalam merespon Pansus angket ini juga perlu diapresiasi.

KPK secara tegas pada posisi tidak mengakui kewenangan DPR untuk memanggil KPK dalam konteks pelaksanaan hak angket.

Menurut ICW, KPK tidak termasuk dalam subyek yang disebutkan dalam Pasal 79 UU MD3 karena undang-undang tersebut mengatur bahwa hak angket digunakan untuk menguji kebijakan lembaga eksekutif -bukan lembaga "kuasi-yudikatif" seperti KPK.

ICW mengkhawatirkan tekanan terhadap KPK akan semakin besar pada tahun depan, seiring lembaga antirasuah itu membongkar kasus-kasus korupsi besa, terutama karena secara de facto pansus belum bubar kendati menurut undang-undang hanya bisa berlaku selama 60 hari.

"Beberapa anggota Pansus beranggapan Pansus itu masih ada, masih berlaku, dan bisa memperpanjang masa kerja," kata Lalola. (bbcindonesia.com)

Kereta Api (KA) ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta resmi beroperasi hari ini mulai dari Stasiun Sudirman Baru. Sejak pagi tadi penumpang berdatangan, ada yang memang mengejar pesawat, ada pula yang ingin mencoba.

Anggi Setiawan (45) merupakan salah satu penumpang yang ingin mencoba kerata bandara. Ia bersama suami, anak dan ayahnya naik kereta dari bandara ke Stasiun Sudirman Baru pukul 14.10 WIB.

"Kami parkir mobil di bandara, sekitar pukul 12.00 WIB. Saya bersama keluarga sengaja mau coba mumpung lagi libur," kata Anggi di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Anggi menilai pengoprasian kereta bandara berjalan dengan baik di hari perdana. Fasilitas yang ada di stasiun dan yang ada di dalam kereta memadai bagi pengunjung.

Sayang, kata Anggi, alur penumpang yang keluar dari kereta dan yang akan masuk belum teratur dengan rapi di Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Sering kali antrean penumpang menumpuk karena ada penumpang yang berpapasan dari berlawanan arah.

"Mungkin karena baru ya, jadi belum rapi alurnya. Saya yakin kalau alur penumpang diatur pasti akan teratur, orang Indonesia menurut kalau disuruh antre," kata Anggi.

Sementara, Ulfatunnisa Amalia (24) salah satu penumpang yang tiba di bandara pukul 11.00 WIB dari Banyuwangi sengaja naik kereta untuk mengetahui kualitas kereta bandara.

"Saya sudah pernah naik kereta bandara yang di Medan, sama kaya yang di sana. Stasiun dan kereta sudah bagus, tidak jauh beda sama yang ada di Singapura,” kata Ulfa.

Ulfa merasa nyaman dengan tata letak kursi di dalam kereta. Jarak antar kursi di buat tidak dekat sehingga ada ruang yang cukup untuk menempatkan kaki.

Pengalaman berbeda disampaikan Anto Sumario (65), penumpang yang mengantar sepupu ke bandara untuk berangkat umroh. Ia merasa kerata bandara terlalu berisik bila dibandingkan dengan KRL.

"Kalau ayunan jelas kereta ini enak karena per masih baru, tapi kalau suara berisik sekali. Saya biasa naik KRL sehari-hari enggak seberisik ini. Tadi saya tanya teknisi, kata dia memang dari sananya," kata Anto.

Pada tahap promosi ini, harga tiket dijual Rp30 ribu per orang. Harga normal tiket akan dijual Rp70 ribu per orang, walau sebenarnya harga tiket normal Rp 100 ribu per orang.

Ulfa menilai tiket seharga Rp 70 ribu sangat tepat. Harga itu lebih murah dari pada naik mobil dan menghemat waktu.

Sementara, Anggi menilai harga tiket Rp 70 ribu tepat. Namun perlu ada fasilitas yang ditambah bila tiket dijual dengan harga tersebut.

"Mungkin dalam kereta bisa ditambah fasilitas WiFi. Kemudian stasiun lain yang dilewati seperti Duri, Manggarai dan Batu Ceper dibuat sebagus Stasiun Sudirman Baru," kata Anggi. (cnnindonesia.com)

Eks bek Arsenal Emmanuel Eboue yang dulu punya kekayaan melimpah kini harus hidup terlunta-lunta karena hartanya nyaris ludes setelah bercerai dengan istrinya.

Bek asal Pantai Gading ini mencapai puncak kejayaan karirnya saat masih bermain bagi Arsenal. Ia memperkuat klub asal London tersebut dari tahun 2004 hingga 2011.

Ia juga sempat bermain di final Liga Champions tahun 2006 melawan Barcelona. Setelah itu ia pindah ke untuk memperkuat raksasa Turki Galatasaray hingga tahun 2016. Saat itu, ia memiliki duit jutaan Euro. Ia memiliki rumah yang besar dan megah, serta barisan mobil-mobil mewah.

Sekarang bek 34 tahun ini harus menghabiskan hari-harinya bersembunyi dari petugas pengadilan. Kadang-kadang ia terpaksa tidur di lantai rumah seorang temannya, berpergian dengan bus dan bahkan membersihkan pakaiannya dengan tangannya sendiri seperti jaman jadul karena ia bahkan tidak memiliki mesin cuci.

Kisah kelam Eboue sendiri dimulai sejak lama, bahkan saat masih memperkuat Arsenal. Ia terlilit hutang dengan agennya sendiri Sebastien Boisseau dan tak bisa melunasinya. Hal itu membuatnya disanksi main bola selama 12 bulan oleh FIFA. Hal itu pula yang membuatnya gagal bermain bagi Sunderland di tahun 2016 setelah kontraknya dengan Galatasaray berakhir.

Setelah sanksi itu berakhir, Eboue hampir memperkuat klub asal Siprus Utara, Turk Ocagi Limassol pada September 2017. Akan tetapi ia gagal memperkuat klub tersebut karena tak lolos dalam tes medis.

Ia pun harus bercerai dengan istrinya, Aurelie. Akibat perceraian itu, Eboue harus menyerahkan semua aset hartanya kepada sang istri. Ia juga tak bisa berkomunikasi dengan ketiga buah hatinya sejak bulan Juni lalu. Ia juga harus bersembunyi dari polisi dan petugas pengadilan setelah mendapatkan perintah dari hakim untuk menyerahkan sisa hartanya yakni rumahnya di Enfield, London Utara, kepada Aurelie.

Eboue dan keluarganya sebelumnya tinggal di rumah tersebut sebelum akhirnya membeli sebuah mansion. Mansion itu sendiri kini sudah dijual oleh Aurelie. Sekarang ia hanya bertahan di rumahnya di Enfield tersebut yang tak memiliki perabotan.

Eboue, yang semua hartanya kini berada dalam sebuah tas saja, terus menunggu dengan cemas, kapan polisi dan pihak pengadilan akan mengetuk pintu rumahnya untuk memintanya agar segera menyerahkan rumah tersebut pada sang istri. "Saya ingin Tuhan membantu saya. Hanya Tuhan yang bisa membantu mengambil pikiran ini dari benak saya," bukanya saat diwawancara The Mirror.

"Saya tidak mampu membayar uang untuk terus memiliki pengacara. Saya di rumah tapi saya takut, karena saya tidak tahu jam berapa polisi akan datang. Terkadang saya mematikan lampu karena saya tidak ingin orang tahu bahwa saya ada di dalam. Saya meletakkan semuanya di balik pintu," tuturnya.

"Rumah saya sendiri. Saya menderita untuk membeli rumah saya ini tapi sekarang saya ketakutan. Saya tidak akan menjual pakaian-pakaian saya atau menjual apapun yang saya miliki. Saya akan berjuang sampai akhir karena ini tidak adil," seru Eboue.

Pria berusia 34 tahun ini juga mengungkapkan bahwa ia bisa terlilit masalah dan kini bangkrut karena tak bisa mengatur keuangannya sendiri. Ia juga tak pernah diajari untuk melakukan hal tersebut. Ia mengaku bahwa keuangannya diatur oleh istrinya. Selain itu Eboue juga mengungkapkan ia dikelilingi oleh serangkaian orang yang memberi nasihat buruk dan membuatnya kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Eboue juga mengingat saat-saat di mana ada pegawai bank yang mengunjunginya di tempat latihan Arsenal. Saat itu ia diminta untuk menandatangani sejumlah dokumen tanpa tahu jelas apa isinya. Ia pun berharap anak-anak muda lainnya, khususnya dari Afrika, belajar dari kesalahannya tersebut.

"Saya melihat ke belakang dan berkata 'Emmanuel, Anda telah bersikap naif... mengapa Anda tidak memikirkannya sebelumnya?' Ini sulit," keluhnya.

"Sangat, sangat sulit. Uang yang saya dapatkan, saya kirimkan ke istri saya untuk anak-anak kami. Di Turki saya mendapatkan delapan juta euro. Saya mengirim tujuh juta ke rumah. Apa pun yang ia katakan untuk saya tanda tangani, saya lansung menekennya," beber Eboue.

"Ia adalah istri saya. Masalah dengan FIFA terjadi karena orang-orang yang menasihati saya. Orang-orang yang seharusnya peduli. Tapi karena mereka FIFA menjatuhkan sanksi pada saya," ketusnya.

Kini, kemana-mana Eboue harus berpergian dengan transportasi umum. Ia kadang menginap di rumah seorang temannya bernama Yasmin Razak. Ia mengaku sering tidur di lantai ruang keluarga Yasmin agar tidak menganggu anak-anaknya.

Seperti disinggung sebelumnya, Eboue kini tak punya apa-apa lagi di rumahnya, bahkan mesin cuci sekalipun. Namun demikian ia mengaku tak akan menyerah dengan keadaan.

"Setiap hari saya mencuci celana jins, pakaian-pakaian saya, semuanya. Tangan saya (menjadi) keras. Seolah saya telah bekerja di sebuah peternakan. Saya berterima kasih pada nenek saya karena ia mengajari saya untuk mencuci, memasak, bersih-bersih, semuanya saat masih muda," ujarnya.

"Saya terus bersyukur kepada Tuhan. Saya memiliki hidup saya. Saya tidak ingin apa yang telah terjadi. Saya tidak menginginkannya terjadi pada siapa pun," tegas Eboue. (bola.net)

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada dua pejabat Korea Utara karena peran mereka dalam program rudal negara itu.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyebut kedua pejabat itu sebagai Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol.

"Kementerian Keuangan menyasar para pemimpin program rudal balistik Korea Utara sebagai bagian dari tekanan maksimal untuk mengisolasi Republik Korea Utara dan mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam pernyataannya pada Selasa (26/12).

Ditambahkannya, nama kedua pejabat juga tercantum dalam sanksi baru Dewan Keamanan PBB yang disahkan Jumat lalu.

"Kim Jong-Sik dilaporkan sebagai sosok penting dalam pengembangan rudal balistik Korea Utara, termasuk upaya untuk mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar padat, dan Ri Pyong-Chol dilaporkan sebagai pejabat penting dalam pengembangan rudal balistik antarbenua." Demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Karena sanksi ini, harta milik kedua pejabat Korea Utara tersebut, yang berada di wilayah yurisdiksi AS, diblokir dan warga negara Amerika Serikat dilarang menjalin kontak bisnis dengan mereka.

'Retorikaagresif' AS

Pada Jumat lalu, PBB memutuskan untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara.

Negara itu menanggapinya dengan nada marah dan menyebut sanksi baru sebagai aksi perang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan kepada Amerika Serikat untuk tidak menambah ketegangan dengan Korea Utara. Ditambahkannya Rusia menyerukan agar proses negosiasi dimulai lagi.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, Lavrov mengatakan retorika agresif Amerika Serikat terhadap Pyongyang tidak dapat diterima. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM