Para pekerja profesional asing di ibu kota India, Mumbai, disebut meraup gaji US$217 ribu atau sekitar Rp2,9 miliar per tahun. Apa alasan di balik besaran upah tersebut?

Selama beberapa bulan terakhir, saya dan kekasih saya mencari apartemen kecil yang nyaman di kawasan Bandra, Mumbai--daerah pinggiran berisi masyarakat kelas atas.

Kami kerap menjumpai istilah 'tempat tinggal ekspatriat' yang disewakan dengan harga antara 200 ribu hingga satu juta rupee per bulan, atau setara Rp41 juta hingga Rp206 juta.

Harga sewa itu amat tinggi bagi warga lokal. Di Bandra, biaya sewa apartemen yang terdiri dari satu kamar tidur berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta.

Sebaliknya, ongkos sewa 'perumahan ekspatriat' itu dianggap wajar untuk kawasan Bandra, Worli, dan Breach Candy--tiga pemukiman premium di pesisir barat Mumbai yang memiliki banyak kafe, restoran, mal, dan tempat hiburan malam.

Kehidupan di kawasan idaman tersebut memang diperuntukkan bagi para ekspatriat dengan gaji tertinggi di dunia.

"Saya mendengar cerita tentang sejumlah ekspatriat yang mendapatkan tunjangan besar, sekitar 1 sampai 1,2 juta rupee (Rp213 juta hingga Rp250 juta) per bulan, hanya untuk tempat tinggal," kata Colin Walker.

Walker adalah bekas pegawai bank yang baru saja pulang kampung ke Amerika Serikat setelah bekerja selama tujuh tahun untuk dua bank multi nasional di India.

"Ekspatriat senior bahkan bisa mendapatkan tunjangan berupa rumah yang kualitasnya persis dengan rumah mereka di negara asal," ujar Walker.

Pertanyaannya: berapa besar gaji yang harus diterima para ekspatriat di Mumbai untuk bisa membayar biaya sewa tempat tinggal mahal seperti itu?

Jawabannya, merujuk survei terbaru yang digelar HSBC, lebih dari US$200 ribu atau Rp2,9 miliar per tahun. Angka itu menjadikan mereka sebagai pekerja asing dengan bayaran tertinggi di dunia.

Awal Maret lalu HSBC menerbitkan data terbaru dari jajak pendapat bertajuk Expat Explorer Survey tahun 2017. Pengumpulan data itu melibatkan 27 ribu pekerja asing di 159 negara.

Survei itu menemukan fakta bahwa rata-rata upah ekspatriat di Mumbai sebesar US$217 ribu atau Rp2,9 miliar per tahun.

Adapun, rata-rata upah pekerja asing di seluruh dunia mencapai angka US$99,9 ribu atau Rp1,3 miliar per tahun.

Sebagai perbandingan, upah tahunan ekspatriat di San Fransisco mencapai US$207 ribu atau Rp2,8 miliar. Sementara pekerja asing di London mendapatkan US$107 ribu atau Rp1,4 miliar.

Lantas, apa yang membuat upah ekspatriat di Mumbai tertinggi di dunia?

Lebih tua dan berpengalaman
Dean Blackburn, Kepala HSBC Expat, menyebut 44% pekerja asing pindah ke Mumbai atas perintah perusahaan.

"Mereka mendapatkan keuntungan dari tunjangan pindah tugas. Komponen itulah yang mendasari upah ekspatriat di Mumbai lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya," kata Blackburn.

Tingkat penerimaan kerja terhadap ekspatriat di Mumbai pun, tutur Blackburn, sangat tinggi, yaitu 89% berbanding rata-rata global yang mencapai 78%. Sebagian besar pekerja asing di Mumbai bekerja sebagai ahli teknik.

Usia barangkali turut mempengaruhi upah besar tersebut. Survei HSBC menunjukkan, 54% pekerja asing di London merupakan milenial.

Sementara itu, ekspatriat di Mumbai berusia lebih tua: 54% berusia 35-54 tahun. Secara global, pekerja asing dalam rentang usia itu hanya 45%.

Jelas, ekspatriat yang bekerja di Mumbai lebih tua dan lebih berpengalaman.

Vineet Hemrajani, salah satu figur sentral di firma perekrut pekerja profesional, Egon Zehnder, menyebut faktor usia itu mendorong Mumbai menjadi kota dengan bayaran tertinggi untuk ekspatriat.

"Kami mengamati, banyaknya ekspatriat yang menduduki jabatan tinggi, seperti CEO atau posisi di bawah CEO, mempengaruhi survei tentang Mumbai itu," kata Hemrajani.

Tantangan berat
Opini umum di antara pakar personalia menyebut pekerja asing dari negara maju yang pindah ke India harus mendapatkan ganjaran setimpal untuk beragam kesukaran di negara itu.

'Tunjangan kesengsaraan' itu dapat terdiri dari ongkos sewa tempat tinggal, mobil, sopir, asuransi kesehatan, pendidikan, dan sejumlah ongkos keanggotaan di perkumpulan tertentu.

Sejumlah sekolah internasional di Mumbai seperti Ecole Mondiale World School dan Ascend International School mematok biaya pendidikan sebesar dua juta rupee atau Rp412 juta per tahun.

Di belahan dunia lain, tunjangan itu telah menjadi bagian dari masa lalu karena banyak perusahaan mengetatkan pengeluaran.

Menurut Visty Banaji, CEO konsultan personalia Banner Global Consulting, beberapa jabatan manajerial menengah di India memang tak mendapatkan beragam tunjangan itu.

"Tapi itu tidak berlaku untuk pejabat tinggi di perusahaan multinasional. Kepala bank asing di India hampir pasti diberi tunjangan rumah, sopir, dan biaya sekolah untuk anak," ujarnya.

Namun Banaji mengatakan, rata-rata upah ekspatriat di Mumbai bisa sangat bergantung pada sejumlah remunerasi, salah satunya insentif jangka panjang berupa pembagian saham.

Banaji menyebut survei yang ada perlu memunculkan median atau nilai tengah sebagai gambaran yang lebih realistis.

"Angka dalam jajak pendapat itu mungkin bisa lebih tinggi karena Mumbai kekurangan orang yang bisa duduk di jabatan CEO, CXO, dan posisi teknis sehingga perusahaan multinasional cenderung terus mempekerjakan ekspatriat."

"Di tingkatan tersebut, tunjangan rumah di pemukiman mewah Mumbai barangkali akan meningkatkan rata-rata kompensasi yang diterima pekerja asing," kata Banaji.

Tidak semua ekspatriat yang dikirim ke Mumbai oleh perusahaan asing mendapatkan kemewahan itu.

Pekerja profesional independen yang jumlahnya terus meningkat datang ke Mumbai untuk bekerja di sektor perhotelan dan pariwisata sebagai juru masak.

Ada pula yang mengincar pekerjaan di industri film Bollywood dan beberapa lainnya membuka usaha mereka sendiri seperti kafe, sanggar yoga, dan galeri budaya.

Alex Sanchez misalnya, datang ke India tujuh tahun lalu untuk menjadi juru masak utama di restoran yang memenangkan sejumlah penghargaan, The Table.

Sebelumnya Sanchez bekerja di sejumlah restoran di San Fransisco dan New York, Amerika Serikat.

"Saya merasa hasil survei pendapatan ekspatriat itu tidak sesuai dengan fakta di industri yang saya geluti. Hanya hotel bintang lima yang dapat membayar pekerja asing dengan nominal setinggi itu."

"Saya ditawari penghasilan yang lebih sedikit dibandingkan yang saya terima di AS. Namun saya berpeluang memberikan pengaruh besar pada sektor perhotelan dan pariwisata di Mumbai."

"Di San Fransisco terdapat banyak restoran dan koki handal yang berlimpah. Saya tak akan berpeluang mendobrak industri di negara itu," ujar Sanchez.

Sementara itu, warga asing yang bekerja di bidang kesenian dan budaya enggan dicap sebagai ekspatriat, istilah yang menurut mereka merujuk ke sosok kulit putih, kaya, dan arogan.

Dalam sudut pandang real-estate, istilah perumahan ekspatriat lekat dengan kemakmuran dan kemewahan.

Faktanya, kini bukan hanya pialang saham yang melihat peluang bisnis dari para ekspatriat. Menurut Clap Global, perusahaan rintisan di bidang pendidikan, populasi ekspatriat di Mumbai yang naik-turun merupakan sumber perubahan sosial.

Premis yang diajukan Clap Global sederhana: perusahaan mendatangkan warga asing ke India dan melibatkan mereka pada aktivitas pendidikan lokal. Para ekspatriat itu diminta menjadi pengajar tamu yang memaparkan tentang budaya dan negara asal mereka.

Salah satu pendiri Clap Global, Shirin Johari, menilai para siswa secara tak sadar menyerap beragam stereotip tentang budaya asing. Bias yang mereka cerna itu dapat memunculkan prasangka.

"Saat saya berteman dengan banyak orang dari berbagai penjuru dunia saat saya berusia 20 tahun, saya berupaya menghapus stereotip yang ada dalam pikiran saya."

"Namun mengapa anak-anak di Mumbai harus menunggu lama hingga mereka berusia 20 tahun untuk memusnahkan bias-bias itu," ujar Johari.

Marlies Bloemendaal, warga Belanda yang mendirikan ruang kolaboratif di Mumbai Selatan, tak menganggap dirinya sebagai ekspatriat.

"Saya tidak datang ke Mumbai untuk mengejar uang. Saya tidak hidup dalam tempurung. Saya datang ke sini karena saya mencintai kota ini. Saya mempelajari segala yang ada di Mumbai secara penasaran dan dalam pergaulan."

"Kini saya melihat semakin banyak wirausahawan yang datang ke Mumbai dan memulai bisnis mereka, berkebalikan dari tipikal pekerja kantoran," kata Bloemendaal. (bbcindonesia.com)

Sebuah Mural untuk merayakan 110 tahun berdirinya Inter Milan dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab pada hari Kamis (22/03) kemarin.

Mural tersebut dilukis di area Barbieri di kota Milan. Rencananya mural itu akan diresmikan ke publik pada Jumat pagi (23/03) waktu setempat.

Di mural tersebut, tergambar sejumlah legenda Nerrazurri. Di antaranya Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi, Ronaldo, Diego Milito, hingga wakil persiden Inter saat ini Javier Zanetti.

Dari laporan Calciomercato, kini mural itu ternoda oleh noda-noda merah, khususnya di bagian tengah. Tak cukup sampai di situ, di bawah bagian mural itu juga tertulis sebuah umpatan yang ditujukan untuk La Beneamata.

"Inter merda." Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih "Inter bak (maaf) kotoran."

Calciomercato menambahkan, hal semacam ini bukan kejadian pertama yang pernah dialami oleh Inter. Mereka juga menyebut banyak pihak yang menduga aksi ini dilakukan oleh oknum suporter lawan.

Inter sendiri didirikan pada 9 Maret 1908 silam. Saat ini Nerrazurri mencoba membangkitkan diri dari keterpurukan yang mereka alami dalam beberapa musim belakangan. (bola.net)

Program percepatan penerbitan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi dengan tambahan sembilan juta sertifikat di masa akhir jabatannya, menurut seorang pegiat pertanahan seharusnya dilanjutkan pula dengan program pendistribusian tanah kepada petani atau dulu disebut land reform.

Apabila program reforma agraria ini segera dilakukan pemerintahan Joko Widodo, menurut Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika, hal itu akan mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik pertanahan di Indonesia.

"Tidak cuma mendaftarkan tanah-tanah yang sudah bersertifikat, tetapi termasuk tanah-tanah yang belum bersertifikat yang selama ini pengakuan masyarakat, petani, masyarakat adat, belum diafirmasi oleh pemerintah," kata Dewi Sartika kepada BBC Indonesia, Senin (26/03).

Karena itulah, lanjutnya, setelah pendaftaran tanah selesai, pemerintah semestinya melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya ketimpangan, tumpang tindih klaim dan konflik atas tanah, ditata ulang, baru kemudian dilegalkan dan diakui haknya serta diterbitkan sertifikatnya.

"Jadi PTSL (percepatan proses sertifikasi tanah) akan menjadi instrumen pelengkap atau tahap akhir dari reforma agraria," tandas Dewi.

Apabila sudah memenuhi kriteria reforma agraria, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan program lanjutan. "Yaitu program pendukung setelah tanah itu didistribusikan dan pasca sertifikat tanah itu diberikan kepada penerima manfaat reforma agraria," paparnya.

Dia kemudian mencontohkan, bisa berupa modal, pendidikan, bibit, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memudahkan petani. "Jadi, kalau hanya bagi-bagi sertifikat, itulah tidak bisa disebut otomatis reforma agraria."

Dihubungi secara terpisah, Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan reforma agraria secara berbarengan dengan PTSL.

"PTSL itu merupakan bagian reformas agraria. Lihat saja di RPJM, di mana semuanya prioritas, dan kami melaksanakannya secara simultan," kata Horison saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (26/03).

Dengan melakukan reforma agraria, lanjutnya, pihaknya otomatis melakukan PTSL sekaligus melakukan land reform atau redistribusi tanah.

"Jadi, program redistribusi tanah tetap jalan dan ada targetnya," tandasnya.

Dikutip dari artikel yang ditulis Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KPA), Eko Sulistyo, di situs resmi KPA, realisasi fisik pensertifikatan redistribusi tanah tahun anggaran 2015 sampai dengan Agustus 2017 sejumlah 245.097 bidang.

Mengutip Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Redristribusi Tanah Tahun 2015-2017 dari BPN, sampai Agustus 2017, pemerintah sudah menyerahkan 2.889.993 sertifikat tanah.

Tetapi sebetulnya mengapa pemerintah menempuh percepatan proses sertifikasi tanah atau resminya disebut pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)? Dan mengapa menimbulkan pro-kontra sehingga dikritik politikus Amien Rais? Berikut penjelasannya:

Amien rais sebut 'bagi-bagi sertifikat sebagai kebohongan'
Ambisi Presiden Joko Widodo agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025, sempat menuai kontroversi, utamanya saat politikus Amien Rais menyebutnya sebagai "kebohongan".

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien Rais di sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/03).

Tudingan ini telah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo, tetapi sempat menimbulkan tanggapan keras dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

"Dari dulu juga sertifikat itu dilakuin, tetapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun (asal bunyi) aja," kata Luhut.

Dia meminta agar Amien Rais "jangan banyak bicara". "Saya pikir, kita enggak boleh asal ngomong, apalagi udah senior-senior. Dia kan 70 tahun, saya juga 71 tahun," kata Luhut.

Kubu Amien Rais kemudian balik mengkritik langkah Luhut. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan sebaiknya Luhut tidak tersinggung dengan kritik Amien Rais tersebut.

"Menurut saya enggak usah terlalu baper ya, enggak usah terlalu kemudian saling mengancam," tegasnya.

Perbedaan PTSL dan sertifikasi tanah per orangan

Target Presiden Jokowi untuk operasi nasional agraria, atau Prona, bagi kalangan tidak mampu dan menengah, yang sebagian dibiayai dari APBN, diharapkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025.

Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugasi mempercepat proses sertifikasi tanah secara nasional.

"Kita punya kurang-lebih 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan. Sampai posisi 2017, kita baru mendaftarkan 51 juta. Kalau posisi 2016, 46 juta," ungkap Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis.

"Nah sisanya sekitar 76 juta, itu yang harus dilakukan percepatan," kata Horison.

Berbeda dengan sistem PTSL, proses sertifikasi yang dilakukan orang per orang atau pribadi akan memakan waktu yang lebih lama. "Itu dia melakukan upaya sendiri untuk melakukan konfirmasi, validasi, itu 'kan membutuhkan waktu," ujarnya.

"Dengan PTSL, itu berjalan sistematis. Karena dia disisir (oleh aparatur desa) di satu desa itu secara lengkap. Kalau semua pihak mengetahui, terkoordinasi (dengan pemda), maka proses yang membutuhkan waktu itu bisa dipangkas," papar Horison

Apakah PTSL gratis?
Program PTSL dilakukan secara serentak di Indonesia dan diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah, utamanya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

"Gratis itu istilah lain subsidi pemerintah," ungkap Horison, kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurutnya, biayanya ada, tetapi disubsidi pemerintah antara lain melalui APBN.

"Biaya pengukuran, pendaftaran, biaya pemeriksaan tanah itu disubsidi oleh negara. Makanya masyarakat mengistilahkan dengan gratis," jelasnya.

Adapun biaya yang berkaitan dengan, misalnya, alat bukti perolehan, patok batas, meterai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta.

Sejumlah laporan menyebutkan, salah-satu kendala di balik program PTSL ini adalah biaya, karena tidak semua dibiayai dari APBN, tetapi juga dari APBD, investor melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dan lain-lain

Apa syarat yuridis agar sertifikat bisa diterbitkan?
Dalam PTSL, sebelum diterbitkan sertifikat, status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4, kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Jum'at (23/03).

Menurutnya, K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifkat. Adapun K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah.

Sementara K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.

"Hanya untuk kriteria K1 saja yang bisa diterbitkan sertifikatnya. Apabila nanti status tanah yang masih K2, K3, K4 sudah dapat terpenuhi syaratnya, sertifikatnya bisa kita berikan," papar Sofyan. (bbcindonesia.com)

Jakarta, 22 Maret 2018 – Kawan Lama Retail, jaringan ritel produk perlengkapan rumah tangga, furnitur dan gaya hidup ternama di Indonesia yang menaungi ACE dan INFORMA, berkolaborasi dengan PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), anak usaha PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), hari ini resmi meluncurkan KL KIOSK, kios digital revolusioner yang menyediakan beragam layanan pembayaran tagihan rutin dan pembelian produk digital dalam satu mesin, menghadirkan kemudahan akses dan efisiensi bagi pelanggannya.

Nana Puspa Dewi, Direktur Pemasaran Kawan Lama Group mengatakan, “Teknologi digital saat ini semakin kompetitif dalam berbagai sektor industri. Sebagai salah satu bisnis yang berkembang, Kawan Lama Retail tentu mengikuti tren positif yang terjadi, salah satunya melalui produk layanan berbasis digital. Sebelumnya, kami telah meluncurkan www.ruparupa.com sebagai authorized online retailer Kawan Lama Group serta aplikasi mobile. Kali ini kami bekerjasama dengan MCAS menghadirkan KL Kiosk di toko ACE dan INFORMA untuk melanjutkan komitmen dalam pengembangan layanan untuk kepuasan pelanggan serta menghadirkan digital retail experience”.

KL Kiosk memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan rutin, antara lain listrik, air, telepon hingga asuransi dan iuran jaminan kesehatan. Sedangkan, produk digital yang dapat dibeli antara lain pulsa listrik dan telepon, paket data internet, tour dan travel, tiket konser dan pertunjukan, transaksi e-commerce, voucher game, voucher restoran, hingga top up e-money. Selain itu, pelanggan juga bisa melakukan pembelian SIM Card dan kartu e-money dengan registrasi secara otomatis.

“Kehadiran KL Kiosk ini kami harapkan dapat memberikan layanan ekstra bagi pelanggan kami. Tidak hanya berbelanja, pelanggan juga kami berikan kemudahan untuk transaksi pembayaran tagihan rutin dan pembelian produk digital sekaligus di satu tempat,” tambah Nana.

Menanggapi kerjasama dengan Kawan Lama Retail, Mohammad Anis Yunianto selaku Direktur MCAS menyampaikan, “Melalui kerjasama ini, MCAS sebagai sebagai penyedia teknologi KL Kiosk serta digital contents aggregator secara eksklusif akan menyediakan akses terhadap layanan-layanan yang ada di dalam KL Kiosk serta melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan Kawan Lama Retail sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para pelanggan Kawan Lama Retail.”

Anis juga menambahkan, “Model bisnis yang terintegrasi dan jangkauan yang luas adalah dua hal kunci dalam strategi bisnis kami. Sesuai dengan visi kami, kami ingin menjangkau lebih banyak orang dan mempermudah kehidupan sehari-hari mereka. Jaringan Kawan Lama Retail yang tersebar di seluruh Indonesia dengan traffic pelanggan yang besar datang setiap harinya ke toko dan outlet menjawab semua hal tersebut.”

Memeriahkan peluncuran KL Kiosk, MCAS menghadirkan penawaran menarik bagi pelanggan yang berbelanja minimal Rp. 250 ribu di ACE atau INFORMA berupa voucher Rp. 10 ribu yang dapat di-reedem untuk pembelian Chatime atau pulsa di KL Kiosk pada periode hingga 28 Maret 2018.

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM