Jakarta, 15 Januari 2018 – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat di berbagai sektor usaha. Komitmen ini diimplementasikan melalui penandatanganan Kerja Sama Penyaluran Kredit UMKM dengan PT Aman Cermat Cepat, perusahaan financial technology yang menyediakan platform pendanaan digital berbasis sistem kemitraan KlikACC.

Hadir untuk menandatangani Kerja Sama Penyaluran Kredit Melalui KlikACC Direktur BCA Henry Koenaifi, Executive Vice President Commercial & SME Business BCA Liston Nainggolan, dan Direktur Utama PT Aman Cermat Cepat Rusli Hidayat di Jakarta, Rabu (20/12). Melalui kerja sama ini, BCA menunjuk KlikACC sebagai penyalur (chanelling agent) atas pemberian pembiayaan kepada Debitur dengan jumlah keseluruhan maksimum fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur sebesar Rp25 Miliar rupiah.

“Fasilitas kredit ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM berupa kemudahan akses dana untuk keperluan investasi dan modal kerja yang penting bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha yang dirintisnya,” ujar Henry Koenaifi, Direktur BCA.

Henry menilai, KlikACC sebagai online marketplace yang mempertemukan langsung peminjam dan pemberi pinjaman secara peer to peer lending menjadi solusi tepat bagi para pelaku UMKM dalam mendapatkan modal segar untuk pengembangan bisnisnya. Proses pembiayaan kepada Debitur, lanjut Henry, juga terbilang mudah. “Setelah Debitur mengisi formulir aplikasi permohonan kredit yang terdapat pada platform dan mengunggah dokumen yang diperlukan, KlikACC akan memberikan rekomendasi kelayakan pembiayaan melalui program analisa kredit yang terdapat pada platform. Rekomendasi KlikACC nantinya menjadi pertimbangan BCA dalam menyetujui permohonan Debitur SIARAN

demi mempertahankan prinsip kehati-hatian agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga,” tambah Henry.

Henry melanjutkan, pinjaman Debitur melalui platform KlikACC ini minimum Rp20 juta dan maksimum Rp100 juta dengan jangka waktu fasilitas pinjaman Max. 12(Dua Belas) Bulan. “Kami berharap tentunya kerja sama penyaluran kredit melalui KlikACC sebagai chanelling agent ini dapat berkontribusi memperluas jaringan bisnis untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA, serta memudahkan akses finansial untuk UMKM di seluruh Indonesia,” tutup Henry.

Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, Kementerian Luar Negeri RI mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN.

“Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi di ASEAN,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Damos Domuli Agusman mengatakan bahwa proses pembicaraan itu kini sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal ASEAN.

“Isu ini ditangani oleh Ditjen ASEAN. Ditjen HPI akan start jika sudah tahap perumusan draf perjanjian,” ujar Damos kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares, belum menanggapi pertanyaan CNNIndonesia.com terkait perjanjian ekstradisi tersebut.

Selama ini, Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi setidaknya dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, semuanya masih dalam kerangka bilateral, bukan ASEAN.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selaku ketua ASEAN tahun ini pun belum rampung. Damos mengatakan, proses ratifikasi perjanjian masih mandek di parlemen kedua negara.

“Gulirannya mengalami dinamika politik karena proses ratifikasi itu kan juga proses politik, ke parlemen masing-masing,” tutur Damos.

Proses di parlemen Indonesia sendiri masih tersendat karena ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kerja sama yang disepakati.

Keputusan mengenai ratifikasi ini disepakati pada periode DPR 2004-2009. Kala itu, perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini dibahas sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Di DPR, masih pro dan kontra soal apakah 1 paket atau terpisah,” ujar Damos.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perjanjian ekstradsi sangat penting untuk memudahkan pemulangan orang-orang yang bermasalah di luar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, Singapura menjadi salah satu tujuan utama para buron karena tidak ada perjanjian ekstradisi. (cnnindonesia.com)

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, mengatakan, dirinya dan para pemain akan bertanggung jawab terkait keterpurukan timnya saat ini. Zidane pun menolak untuk menyalahkan pemainnya atas kondisi sekarang.

Los Blancos tengah berjuang untuk bisa bangkit dari keterpurukan mereka memasuki 2018 ketika diimbangi Celta Vigo, 2-2, pada laga pembuka La Liga di tahun ini, akhir pekan lalu.

Sempat unggul melalui dua gol Gareth Bale, El Real harus puas pulang dengan satu poin setelah Maximilaino Gomez menyamakan kedudukan. Sebelumnya, Celta Vigo unggul lebih dahulu berkat gol Daniel Wass. Dengan bermain imbang itu, Madrid belum menang dalam dua laga La Liga terakhir.

Hasil tersebut membuat jarak Madrid dengan Barcelona sebagai pemuncak klasemen kian terpaut jauh. Kini, keduanya berselisih 16 poin di klasemen sementara La Liga.

“Setiap kali melakukan kesalahan, saya bukan orang yang menempatkan dua atau tiga pemain dalam kesialan. Kami semua dalam hal ini bersama-sama,” ujar Zidane seperti dikutip dari Marca.

Pelatih berdarah Aljazair itu pun meminta semua orang untuk tidak melupakan hal-hal baik yang telah mereka lakukan sebelumnya.

“Kami semua bertanggung jawab, dan saya berada di posisi paling depan, sebagai pelatih. Kami telah melalui dua musim yang hebat, dan itu seharusnya tidak dilupakan,” Zidane menuturkan.

Lebih dari itu, Zidane juga menjelaskan, bahwa hanya kerja keras yang akan memperbaiki kondisi mereka dari situasi sulit saat ini.

“Banyak orang mungkin mengatakan bahwa semuanya salah, tapi saya tidak melakukannya. Dengan kerja keras, hal-hal baik akan terjadi,” ucap Zidane. (cnnindonesia.com)

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan mendesak agar penenggelaman kapal pencuri ikan gelap segera dihentikan. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa kebijakannya itu adalah amanat Undang-Undang.

Perdebatan keduanya tampaknya mencerminkan 'kegaduhan' baru di kalangan pejabat tinggi, yang dulu pernah menjadi keprihatinan Presiden Joko Widodo.

Sejak menjabat menteri, Susi Pudjiastuti langsung menerapkan terapi kejut dengan menenggelamkan atau membakar kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Selama tiga tahun, dari ribuan kapal yang ditangkap, sebanyak 363 sudah ditenggelamkan.

Kini tiba saatnya untuk berhenti, kata Menko Maritim Luhut Panjaitan.

"Mau diapakan itu kapal? Masa mau dibiarkan jadi rusak? Padahal nelayan kita banyak. Nelayan kita ini sekarang banyak yang di darat. Saya bilang kenapa tidak kapal itu diberikan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut," kata Menko Luhut kepada para wartawan pada Selasa (09/01) di kantornya.

"Nah presiden memerintahkan untuk fokus pada tugas kita masing-masing. Apa itu? Peningkatan ekspor misalnya di KKP."

KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menurut Luhut sedang mengalami penurunan pasokan ikan, antara lain karena kebijakan tangkap pilih yang diterapkan.

Pernyataan itu dibantah KKP dengan alasan pemberantasan penangkapan ikan ilegal berhasil meningkatkan stok ikan hingga 12,5 juta ton pada 2016 lalu atau naik hampir 2,5 juta ton dibanding sebelumnya.

Lagi pula, tegas Menteri Susi, menenggelamkan kapal adalah amanat Undang-Undang.

"Kalau ada yang berkeberatan atau ada yang merasa itu tidak pantas, penenggelaman kapal dilakukan pada kapal-kapal ikan asing yang tertangkap mencuri ikan, tentunya harus membuat satu usulan."

"Usulan itu kepada presiden untuk memerintahkan menterinya merubah UU Perikanan dimana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Menteri nanti mengajukan ke Badan Legislasi DPR," kata Menteri Susi dalam sebuah rilis video yang dibagikan stafnya kepada para wartawan pada hari yang sama sebelum Menteri Luhut menggelar konferensi pers.

Beda pendapat Luhut dan Susi ini tampaknya mengangkat kembali 'kegaduhan' antara pejabat tinggi, yang akhir tahun lalu memicu keluarnya instruksi Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak berdebat secara terbuka.

Pakar politik Tobias Basuki mengharapkan kedua menteri sebaiknya fokus saja pada upaya menghentikan mata rantai penangkapan ikan ilegal.

"Saya pikir penenggelamannya sendiri gak terlalu isu ya, karena penenggelaman hanya simbolik," kata peneliti di CSIS (Center for Strategic and International Studies) itu.

"Yang jadi masalah besar memang kekuatan aparatur negara untuk menghentikan illegal fishing dan menghentikan jaringan-jaringannya. Ini yang kelihatannya belum bisa. Bagi saya yang memang jadi kunci, pemerintah belum punya aparatur cukup kuat di situ," tambah Tobias.

Pujian dari Jokowi
Pada Senin (08/01), Presiden Joko Widodo memuji tindakan penenggelaman kapal yang dimulai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama tiga tahun terakhir.

Dalam pidatonya di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi menilai Susi telah menempuh langkah signifikan dalam menghalau kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.

"Sudah tiga tahun ini, ribuan kapal asing pencuri ikan semuanya sudah nggak berani mendekat. Karena apa? Semuanya ditenggelamkan sama Bu Susi," ujar Jokowi.

"Sudah 317 kapal yang ditenggelamkan Bu Susi. Bu Susi itu perempuan, tapi serem. Takut semuanya kepada Bu Susi," tambahnya.

Sesaat setelah diangkat menjadi menteri, Susi menggagas meledakkan kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

"Kita perlu efek kejut. Kita punya wilayah yang sangat besar untuk diawasi, mustahil untuk benar-benar mengawasinya," kata Susi kepada BBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Selama menjabat menteri kelautan dan perikanan, Susi telah memerintahkan peledakan ratusan kapal, termasuk dari Cina yang menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna adalah wilayah tradisional Cina dalam menangkap ikan.

Hal ini memicu ketegangan diplomatik antara kedua negara sekaligus kecaman dari DPR bahwa ia bersikap terlalu keras. (bbcindonesia.com)

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM