Rate this item
(0 votes)
in News

Pemerintah dan DPR segera sahkan rancangan KUHP 'demi stabilitas politik'

By Published March 09, 2018

Keinginan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan KUHP dalam masa sidang parlemen ini dinilai pengamat sebagai upaya meredam konflik karena perbedaan pendapat.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengundang beberapa pihak terkait pembahasan rancangan KUHP. Terakhir adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Enny Nurbaningsih, bersama beberapa guru besar hukum lainnya.

"Presiden ingin mendengar langsung progres pembahasan RUU KUHP," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia (08/03).

Menurut Johan, presiden menginginkan pembahasan rancangan KUHP dilakukan dengan segera agar bisa disahkan bersama dengan DPR: "Kalau tidak selesai tahun ini dan dibawa tahun depan, maka akan mulai dari nol lagi."

Senada dengan presiden, DPR juga menginginkan hal yang sama.

"Target kami selesai pada masa sidang ini," kata anggota Panitia Kerja RUU KUHP, Taufiqulhadi, dari Partai Nasdem.

Dia menambahkan bahwa rancangan KUHP bisa dikatakan sudah selesai 95% dan menyisakan lima persen lagi yang perlu dibahas: "Itupun bisa selesai dalam pertemuan-pertemuan."

'Poin kritis' dalam rancangan KUHP

Johan Budi menambahkan Presiden Jokowi juga meminta masukan dari para guru besar yang diundangnya mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perdebatan di publik.

Beberapa materi yang masih menjadi perdebatan itu antara lain pasal penghinaan presiden, pasal perzinaan -termasuk pemidanaan kelompok LGBT- hukuman mati, dan aturan pidana khusus yang menjadi pidana umum seperti korupsi dan terorisme.

"Tim perumus rancangan KUHP sudah menjelaskan keberatan-keberatan dari pegiat antikorupsi, Komnas Perempuan, dan lainnya," kata Johan Budi.

Presiden, lanjut Johan, mengatakan rancangan KUHP harus segera diselesaikan jika masalah-masalah itu sudah tuntas dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

"Kalau sudah tidak ada lagi hal yang dipersoalkan, maka bisa disahkan bersama DPR," kata Johan.

Taufiqulhadi mengakui lima persen masalah yang mengganjal tersebut antara lain adalah poin-poin yang disebutkan Presiden Jokowi itu: "Poin-poin itu masih mendapat sorotan dari publik."

Meski begitu, kata Taufiqulhadi, semuanya dapat diselesaikan dengan mekanisme sendiri dengan menyediakan opsi-opsi yang akan dituliskan dalam pasal KUHP untuk dipilih para anggota panitia kerja KUHP.

Selain itu, bisa juga dicapai melalui mekanisme musyawarah, seperti pemidanaan penghinaan presiden: "Sebagian besar sepakat ancamannya di bawah lima tahun agar tidak langsung ditahan."

Soal pasal perzinaan yang diperluas, menurut Taufiqulhadi, masyarakat sudah mengerucut mendukung pasal itu diberlakukan dan menyebut keberatan dari sebagian kelompok termasuk LSM sebagai hal yang lumrah.

"Kami tidak bisa menjembatani semua," ujarnya.

Kenapa hendak segera disahkan?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana, mengatakan keinginan presiden untuk segera mengesahkan rancangan KUHP bisa dimengerti.

"Presiden bersama koalisinya sedang dalam kondisi percaya diri yang tinggi," kata Aditya. "Kecenderungan poros lain tidak relevan dengan hal ini."

Presiden Jokowi, tambah Aditya, ingin agar urusan rancangan KUHP tidak dibawa oposisi menjadi bahan dalam pemilihan presiden yang akan datang.

"Ini isu sensitif yang bisa menimbulkan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu keinginan presiden tersebut, dilihat oleh Aditya, sebagai sebuah "upaya mengkaplingkan isu sensitif untuk menjaga stabilitas politik secara keseluruhan."

Pendaftaran resmi calon presiden untuk pemilihan 2019 baru akan dilakukan awal Agustus, namun Presiden Joko Widodo sudah mendapat dukungan dari beberapa partai -termasuk Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP- untuk mencalonkan kembali. (bbcindonesia.com)

Read 199 times

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM