PROGRAM



Salah satu pertanyaan yang banyak diajukan ke warga Inggris adalah mengapa setir mobil di negara ini berada di sisi kanan, sementara setir mobil-mobil di Eropa daratan berada di sisi kiri?

Ternyata, asal-usul setir kanan terkait dengan kebiasaan ketika Inggris berada di bawah kekuasaan Romawi.

"Hampir semua orang melakukan aktivitas dengan tanan kanan. Mereka biasanya mengendalikan kuda dengan tangan kiri dan membawa senjata dengan tangan kanan. Posisi ideal untuk bertempur," jelas Stephen Laing, kurator di Museum Transportasi Inggris di Warwickshire.

"Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan dan konvensi ini berlaku (di Inggris) hingga sekarang," tambahnya.

Kebiasaan kendaraan melaju di sisi kiri jalan dimasukkan dalam undang-undang jalan raya yang disahkan pada 1835 dan aturan ini diterapkan ke wilayah-wilayah yang menjadi koloni Inggris, kata penulis transportasi, Giles Chapman.

"Aturan ini antara lain diekspor ke Jepang di mana para insinyur Inggris merancang kereta yang didesain untuk dikemudikan di sisi kiri. Akibatnya, muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri," urai Chapman.

Dengan berada di sisi kiri jalan, maka dengan sendirinya posisi setir akan di sebelah kanan.

Selain Inggris dan Jepang, yang juga mengadopsi setir kanan adalah Indonesia, Australia, dan Malaysia.

Warga Australia dan Malaysia mengemudi di sisi kanan jelas karena pengaruh Inggris. Tapi bagaimana dengan Indonesia?

Berdasarkan situs World Standards, penjajah Belanda pertama kali mengenalkan kemudi di sisi kanan kepada warga Hindia Belanda--kini Indonesia. Ketika Napoleon dari Prancis menjajah Belanda, kerajaan itu kemudian mengubah haluan kemudi ke sisi kiri.

Akan tetapi, perubahan haluan itu tidak diikuti wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda dan Suriname. Situasi itu bertahan pada Perang Dunia II lantaran Jepang--yang menjajah Indonesia--juga mengemudi di sisi kanan.

Karena itulah warga Indonesia hingga kini tetap mengemudi di sisi kanan.

Mengubah dari kanan ke kiri
Tapi mengapa negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa daratan, memilih sistem setir kiri?

Alasan yang biasanya disampaikan adalah, kebiasaan ini berasal dari zaman ketika sapi-sapi dimanfaatkan untuk menarik pedati di Amerika.

Penjelasan ini ada benarnya, kata penulis Fraser McAlpine.

Ia mengatakan pada akhir 1700-an, pedati yang ditarik oleh dua kuda sangat populer dan biasanya kusir atau sais duduk di sisi kiri karena ia perlu tangan kanan untuk memegang cemeti dan mencambuk kuda.

Cara terbaik bagi pedati untuk melewati pedati-pedati lain adalah dengan berada di sisi kanan jalan dan kebiasaan tak berubah ketika moda transportasi beralih ke mobil.

Tapi kebiasaan melaju di sisi kiri atau kanan jalan tak selamanya bersifat permanen. Swedia mengganti sistem setir kanan ke setir kiri pada 1967 yang mendorong pemerintah Inggris melakukan kajian tentang kemungkinan beralih ke setir kiri pada 1969.

Tapi diputuskan bahwa mengubah sistem terlalu mahal dan wacana setir kiri di Inggris tak pernah diterapkan. Ketika itu, diperkirakan ongkos untuk mengubah sistem sekitar £264 juta yang setara dengan £4 miliar dengan nilai uang pada 2018.

Menurut kurator museum transportasi, Stephen Laing, nyaris tidak ada kemungkinan bagi Inggris untuk beralih ke sistem setir kiri.

"Semua infrastruktur yang ada didesain untuk menyesuaikan dengan sistem setir kiri. Saya tak melihat Inggris akan mengubah semuanya di masa depan," kata Laing.

Kementerian Transportasi mengatakan mengubah sistem menjadi setir kiri bukan menjadi prioritas pemerintah saat ini. (bbcindonesia.com)

Gunung Agung kembali mengeluarkan letusan, hanya beberapa hari setelah status kesiagaannya diturunkan dari level IV atau awas menjadi siaga level III, pengungsi yang belum sempat kembali memilih untuk tetap tinggal.

Gunung dengan tinggi 3142 meter di atas permukaan laut itu itu mengeluarkan abu vulkanik setinggi 1500 meter dari puncaknya pada pukul 11.53 Wita, Selasa (13/2), lapor Raiza Andini, seorang wartawan di Bali.

Kolom abu setinggi 1500 meter tersebut mengarah ke timur dan timur laut, kata Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM I Gede Suantika.

"Ini agak lebih kecil ya kekuatannya dibandingkan bulan lalu itu sampai 2500 meter," kata Suantika yang dihubungi lewat sambungan telefon.

Letusan sebelum ini yang dimaksud Suantika, terjadi pada tangal 19 Januari 2018 silam.

Masyakat diserukan untuk menjauhi radius zona merah yakni empat kilometer dari puncak Gunung Agung.

Sementara itu, para pengungsi yang belum dipulangkan menyusul diturunkannya status siaga akhir pekan lalu, sempat kaget melihat awan hitam dari Gunung Agung. Mereka untuk memutuskan iuntuk tetap tinggal, meski pemerintah sebelumnya merencanakan pemulangan mereka ke kampung masing-masing.

"Takut gunungnya belum stabil, saya enggak mau pulang dulu," ungkap Made Satria warga Desa Temukus Kec. Besakih.

 

Lepas dari itu, lalulintas penerbangan ke dan dari bandara Ngurah Rai, Denpasar, masih normal.

I Gede Suantika dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan letusan itu dalam kategori peringatan penerbangan terkait gunung berapi (Volcano Observatory Notice for Airnav, VONA) masih berkode oranye, yakni belum membahayakan bagi aktivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai.

"Arah angin ke timur jadi jauh dari bandara," kata Suantika pula.

Dalam data yang dihimpun petugas PVMBG dalam kurun waktu enam jam 06.00-12.00 wita menunjukkan bahwa adanya letusan sebanyak satu kali dengan amplitudo 21 milimeter dengan durasi 140 detik kemudian terdeteksi satu kali gempa vulanik dangkal beramplitudo 12 milimter berdurasi 20 detik, dan vulkanok dalam berjumlah satu kali dengan amplitudo 12 milimeter berdurasi 100 detik.

Sebelum ini, sudah 20 hari tidak terjadi erupsi Gunung Agung, setelah letusan terakhir tanggal 24 Januari 2018. (bbcindonesia.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundi nomor urut pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada serentak 2018, pada Selasa (13/2). Sejumlah daerah sudah melakukan persiapannya menyambut paslon dan tim suksesnya. Sosialisasi pun akan digelar.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, pengundian nomor urut akan dihadiri semua paslon dan tim suksesnya di SOR Arcamanik yang berkapasitas 1.400 kursi. Sebanyak 800 kursi di antaranya diperuntukan bagi tim sukses paslon.

"Jadi masing-masing paslon mendapat undangan 200 orang," kata Yayat, Senin (12/2).

Selain paslon, undangan diberikan kepada 30 rektor dari berbagai kampus di Jabar, anggota KPU kabupaten/kota, tokoh masyarakat, Bupati, Wali Kota dan Anggota DPRD.

Jajaran KPU Jabar akan berada di SOR Arcamanik sejak pukul 08.00 WIB. Sementara, para pendukung paslon dijadwalkan sudah masuk gedung pukul 17.00 WIB. Dua jam kemudian, para tamu undangan masuk gedung.

"Sekitar pukul 20.40 WIB dilakukan pengundian nomor urut," imbuhnya.

Yayat juga mengingatkan kepada paslon dan tim pemenangan untuk tidak melakukan kampanye sebelum 15 Februari 2015. Salah satu bentuknya, blusukan sambil mengajak masyarakat untuk memilih.

"Masa penetapan calon ini sampai pada tanggal 14 Februari. Hati-hati, kalau tidak, bisa terjerembab pada kampanye di luar jadwal. Sanksinya diskualifikasi," cetus dia.

KPU mengesahkan empat paslon di Pilkada Jabar 2018, yakni Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (diusung oleh PKB, PPP, Partai Hanura dan Partai NasDem), Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat), Mayjen (Purn.) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (diusung oleh PKS, Partai Gerindra, PAN), serta Mayjen (Purn.) Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (diusung oleh PDIP).

Terpisah, Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani, seperti dikutip dari Antara, mengatakan, penetapan nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel akan dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka, pada Selasa (13/2).

Selain itu, pihaknya juga akan menyosialisasikan semua paslon melalui pawai terbuka dari lokasi pengundian sampai ke KPU Sumsel. Rutenya, Jalan R. Sukamto, simpang Polda, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jl. Ampera.

Menurut dia, gelaran itu sifatnya sosialisasi KPU, bukan pawai atau kampanye. Tiap paslon dibatasi untuk menyertakan tiga kendaraan yang terdiri atas satu buah mobil terbuka dan dua mobil penumpang, dan tanpa sepeda motor.

Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang telah ditetapkan untuk pemilihan gubernur Sumsel 2018 adalah Dodi Reza Alex- HM Giri Ramanda, Ishak Mekki-Yudha Pratomo, serta Herman Deru-Mawardi Yahya dan Aswari Rivai-Irwansyah.

Sementara, calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Beny K. Harman mengaku tidak mempermasalahkan soal nomor urut yang akan diperoleh dalam undian nomor urut, pada Selasa (13/2).

"Saya yakin semua nomor bagus dan baik. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat NTT perubahan menjadi lebih baik," katanya kepada Antara, di Kupang, Senin (12/2).

Sebelumnya, KPU sudah melakukan penetapan paslon, pada Senin (12/2). Pada 13 Februari, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Agenda tersebut juga dilakukan di masing-masing KPU Daerah dengan sepengetahuan KPU pusat.

Rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dilanjut dengan masa kampanye yang jatuh pada 15 Februari hingga 23 Juni. Pada rentang waktu tersebut juga dilakukan debat publik antara pasangan calon yang berkontestasi. Kampanye melalui media massa baru dimulai pada 10-23 Juni.

Pada 24-26 Juni, KPU menerapkan masa tenang. Tidak boleh lagi ada yang melakukan kampanye. Berbagai alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho juga dibersihkan oleh KPU dari tempat-tempat umum.

Agenda selanjutnya yakni pemungutan suara pada 27 Juni. Pemungutan suara dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota secara serentak.

KPU lalu melakukan penghitungan suara dari 27 Juni hingga 3 Juli.

KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pilkada di tingkat kabupaten/kota pada 4-6 Juli. Sementara itu, KPU akan mengumumkan hasil penghitungan suara pilkada di tingkat provinsi pada 7-9 Juli.

"Penetapan pasangan calon terpilih itu kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi kalau ada pasangan calon yang menggugat. Maksimal tiga hari setelah putusan dibacakan, baru kita umumkan," ucap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi.

Merujuk dari data KPU, pilkada serentak tahun ini setidaknya akan melibatkan 163.146.802 pemilih. Pemilihan gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan menjadi sorotan utama, karena melibatkan 91.179.616 pemilih. (cnnindonesia.com)

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada Senin (12/2) sore.

Salah satu revisinya - yang dinilai kontroversial - adalah memberikan otoritas ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum ke pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR.

Revisi Pasal 122 terkait tugas MKD itu menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi antikritik dan kebal hukum.

Namun Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, berkilah bahwa pasal itu bukan untuk membatasi masyarakat mengkritik kinerja DPR, namun untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara.

Lembaga legislasi, bukan penegak hukum

"DPR harus dikritik. Yang kita tidak mau kan soal jangan sampai ada yang membandingkan DPR itu dengan ucapan-ucapan yang tidak etis, tidak sepantasnya, yang merendahkan martabat," kata Supratman.

Sidang pengesahan revisi UU MD3 itu diwarnai oleh walkout-nya Partai Nasdem, yang meminta agar pengesahan ditunda. Partai PPP juga mengajukan punundaan.

Sekretaris Jenderal Nasdem, Jhonny G Plate, menjelaskan alasan partainya menolak pengesahan revisi UU MD3 itu karena dapat memberikan persepsi buruk ke publik.

"Kalau tidak dirumuskan dengan baik dia berpotensi digunakan secara salah. Baik oleh anggota DPR-nya maupun oleh persepsi publik," kata Jhonny.

"Anggota DPR yang melaksanakan tugasnya dengan benar pada saat menggunakan haknya, hak imunitasnya, nanti dituduh oleh publik: Anda tidak betul, Anda salah, Anda mengeksploitasi hak-hak yang diberikan pada Anda, untuk kebutuhan perorangan saja, padahal bukan itu tujuannya," tambah Jhonny.

Meski begitu, pengesahan UU MD3 ini menurut pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, tidak otomatis memberikan MKD kekuatan hukum. Penegakan hukum tetap dilakukan oleh polisi.

"Secara hukum sih, pasal seperti itu tidak diperlukan ya karena kita harus ingat DPR ini lembaga legislasi, bukan penegak hukum," kata Bivitri.

"Artinya kalau memang ada yang "menghina" DPR atau memberi kritik ke DPR, kalau DPR tidak suka, sebagaimana lembaga lain atau orang-orang lainnya, laporkan saja ke polisi, tidak perlu MKD. Kalaupun nanti MKD akan memanggil, mereka tidak bisa menjalankan fungsi itu karena bukan penegak hukum."

Bivitri menambahkan bahwa pasal yang seakan-akan menakut-nakuti masyarakat itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan nafas konstitusi yang melindungi warga untuk menyatakan pendapat.

Selain itu, revisi UU MD3 ini juga menambah jumlah pimpinan DPR menjadi satu orang ketua dan enam orang wakil ketua yang dipilih anggota MPR. (bbcindonesia.com)

Page 1 of 110

About

  • Delta FM adalah sebuah stasiun radio yang merupakan bagian dari Group Masima Radio Network (MRN) perusahaan pengelola radio dari berbagai segmen pendengar beberapa diantaranya Radio Prambors dan Radio Bahana

Station

Jakarta 99.1 FM
Bandung 94.4 FM
Surabaya 100.5 FM
Makassar 99.2 FM
Manado 99.3 FM
Medan 105.8 FM
Semarang 96.1 FM
Yogyakarta 103.7 FM